Page 17 - BAB 05
P. 17

negara  lain,  pertahanan  terhadap  serangan  dari  luar,

                        penyelenggaraan keadilan sosial, dan lain-lain.
                     b. Fungsi  social  control,  yaitu  mendamaikan,  menyesuaikan  dan

                        mengkoordinir  sikap-sikap  kelompok  yang  berselisih  atau

                        bersaing.

                     c.  Fungsi social amelioration yang berhubungan dengan kelompok-

                        kelompok  yang  dirugikan,  misalnya  usaha-usaha  meniadakan
                        kemiskinan, pemeliharaan orang-orang cacat.

                     d. Fungsi  social  improvement,  yaitu  perluasan  bidang  hidup  dari

                        segenap  kelompok,  seperti  pengajaran  dan  pendidikan  umum,
                        mengembangkan         kesenian,      mengadakan        penyelidikan-

                        penyelidikan  ilmiah,  dan  research.  Menurut  Ballard  perubahan-

                        perubahan  sosial  juga  mempengaruhi  pergeseran  fungsi-fungsi
                        negara  tersebut.  Karena  perubahan  sosial,  menjadikan  suatu

                        fungsi ditiadakan dan fungsi yang lain diperluas.


                  F. Pengertian Konstitusi

                        Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Setiap negara

                  pasti memiliki konstitusi. Karena tanpa adanya konstitusi negara tidak

                  mungkin terbentuk. Sebagai hukum dasar negara, kostitusi berisi aturan
                  dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar  dalam kehidupan suatu

                  negara.  Jadi  segala  praktik-praktik  dalam  penyelenggaraan  negara

                  harus didasarkan pada konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan

                  konstitusi tersebut.
                         Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (Constituer) yang

                  berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang  dimaksud adalah

                  pembentukan suatu negara atau menyusun  dan  menyatakan
                  aturan  suatu  negara  (Srijanti  dkk,  2008).  Rukman  Amanwinata

                  NEGARA & KONSTITUSI                                                     99
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22