Page 18 - BAB 05

(Chaidir, 2007: 21) menjelaskan istilah konstitusi dalam bahasa

Indonesia berpadanan dengan kata “constitution” (bahasa Inggris),
“constitutie” (bahasa Belanda), “verfassung” (bahasa Jerman),

“constitutio” (bahasa Latin), “fundamental laws” (Amerika Serikat).

Konstitusi bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau Undang-
Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis.

Dalam bahasa Belanda istilah konstitusi di kenal dengan istilah “ground

wet” yang di terjemahkan sebagai Undang-Undang Dasar. Dalam

bahasa Indonesia, “wet” di terjemahkan sebagai undang undang, dan

“ground” yang berarti tanah. Di negara-negara yang menggunakan
bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, digunakan istilah constitution

yang diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi konstitusi.

Pengertian konstitusi dalam praktik mempunyai pengertian lebih luas
dari undang-undang dasar.

Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau

kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara

beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif. E.C.S. Wade mengartikan UUD sebagai naskah

yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan- badan

pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara
kerja badan-badan tersebut (Thaib, Hamidi, & Huda, 2006:9).

Terhadap istilah konstitusi dan UUD ini, beberapa ahli berbeda

pendapat. Ada sebagian ahli yang secara tegas membedakan

keduanya, ada juga yang menganggapnya sama. Sri Soemantri
mengartikan konstitusi sama dengan UUD. Sedangkan L.J. Apeldoorn

menjelaskan bahwa UUD hanyalah sebatas hukum dasar yang tertulis,

sedangkan konstitusi disamping memuat hukum dasar yang tertulis
juga mencakup hukum dasar yang tidak tertulis (Soemantri, 1987: 1).

NEGARA & KONSTITUSI 100