Page 22 - BAB 05

4) Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara

ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5) Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan

yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada

organ negara.
6) Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of unity).

7) Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan

kebangsaan (identity of nation)

8) Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony).

9) Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control),
baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas

mencakup bidang sosial ekonomi.

10) Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat
(social engineering atau social reform) baik dalam arti sempit

maupun dalam arti luas.

Sementara itu, berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh
K.C. Wheare, C.F. Strong, Henc van Maarseven, Lawrence Beer, M.

Roosefeld, Sri Soemantri, E.C.S. Wade, William G. Andrews, dan Jimly

Asshiddiqie, Komisi Konstitusi MPR RI (Dikdik B. Arif, 2014:104-106)

merangkum kedudukan dan fungsi konstitusi sebagai berikut:
1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (national document)

yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-

kesepakatan politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi,

kesejahteraan dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara.
2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru (a birth certificate

of new state).

3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi.
4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan.

NEGARA & KONSTITUSI 104