Page 24 - BAB 05
P. 24
1945 untuk menetapkan dasar negara dan berhasil merumuskan
Pancasila yang didasarkan pada pidato anggota Ir. Soekarno pada
tanggal 1 Juni 1945, kedua, dari tanggal 10 - 17 Juli 1945 yang berhasil
membuat Undang-Undang Dasar. Pada akhir sidang pertama, ketua
sidang membentuk sebuah panitia yang terdiri dari 8 orang dan diketuai
oleh Ir. Soekarno, yang disebut panitia delapan. Pada tanggal
22 Juni 1945 diadakan pertemuan antara gabungan paham kebangsaan
dan golongan agama yang mempersoalkan hubungan antara agama
dengan negara. Dalam rapat tersebut dibentuk panitia sembilan, terdiri
dari Drs. Moh. Hatta, Mr. A. Subardjo, Mr. A. A. Maramis, Ir. Soekarno,
KH. Abdul Kahar Moezakir, KH. Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso,
H. Agus Salim, dan Mr. Moh. Yamin. Panitia Sembilan berhasil membuat
rancangan Preambule hukum dasar, yang oleh Mr. Moh. Yamin disebut
dengan istilah Piagam Jakarta (Jakarta Charter).
Pada tanggal 14 Juli 1945 pada sidang kedua BPUPKI, setelah
melalui perdebatan dan perubahan, teks pernyataan Indonesia
merdeka dan teks Pembukaan UUD 1945 diterima oleh sidang. Teks
pernyataan Indonesia merdeka dan teks Pembukaan UUD 1945 adalah
hasil kerja panitia perancang UUD yang diketuai oleh Prof. Soepomo.
Setelah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI melaporkan hasilnya
kepada Pemerintah Militer Jepang disertai usulan dibentuknya suatu
badan baru yakni Dokutsu Zyunbi Inkai (Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia/PPKI), yang bertugas mengatur pemindahan
kekuasaan (transfer of authority) dari Pemerintah Jepang kepada
Pemerintah Indonesia. Atas usulan tersebut maka dibentuklah PPKI
dengan jumlah anggota 21 orang yang diketuai oleh
Ir. Soekarno dan Wakil Ketuanya Drs. Moh. Hatta. Anggota PPKI
NEGARA & KONSTITUSI 106