Page 29 - BAB 05
P. 29
3) UUDS 1950 berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini merupakan UUD yang
ketiga bagi Indonesia. Menurut UUDS ini sistem pemerintahan yang
dianut adalah sistem pemerintahan parlementer dan bukan sistem
pemerintahan presidensiIl lagi seperti dalam UUD 1945. Menurut sistem
pemerintahan parlementer yang tertuang dalam UUDS ini, Presiden
dan Wakil Presiden adalah kepala pemerintahan dan tidak dapat di
ganggu gugat karena yang bertanggung jawab adalah para menteri
kepada parlemen (DPR). UUDS ini berpijak pada pemikiran liberal yang
mengutamakan UUD individu, sedangkan UUD 1945 berpijak pada
landasan demokrasi Pancasila yang berisikan sila keempat.
Dalam pelaksanaannya sistem parlemanter yang di ambil oleh
UUDS ini menyebabkan tidak tercapainya stabilitas politik dan
pemerintahan, karena sering bergantinya kabinet yang berdasarkan
kepada dukungan suara di parlemen. Selama tahun 1950 sampai 1959
terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali, sehingga implikasinya
banyak program kabinet yang tidak berjalan dan tidak
berkesinambungan. Disamping itu sidang dewan konstituante
merupakan hasil pemilu demokratis pada bulan september dan
desember tahun 1955, mendapat tugas untuk menyusun rancangan
UUD baru sebagai pengganti UUD 1945 sebagai wujud akomodasi dari
aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dari UUDS
ke UUD baru yang mengalami kemacetan (stagnan) selama 2 tahun.
Mengingat dampak dari stagnannya pembahasan rancangan UUD
tersebut, dalam waktu yang relatif lama menimbulkan kekhawatiran
bahwa dewan konstituante akan gagal menyelesaikannya. Kondisi
politik yang demikian membuat pemerintah (Presiden Soekarno)
NEGARA & KONSTITUSI 111
