Page 31 - BAB 05
P. 31

c.  MPRS mengangkat presiden seumur hidup.

                  d. Hak  budget  DPR  tidak  berjalan,  karena  setelah  tahun  1960
                     pemerintah  tidak  mengajukan  RUU  APBN  untuk  mendapat

                     persetujuan DPR.

                  e. Pimpinan  lembaga  lembaga  tinggi  dan  tertinggi  negara  diangkat

                     menjadi menteri-menteri negara dan presiden menjadi ketua DPA.
                  5) UUD 1945 pada tahun 1966-1999

                        Pelaksanaan UUD 1945 pada masa ini memiliki nilai penting bagi

                  kelangsungan  kehidupan  bangsa  dan  negara  Indonesia  pasca

                  pemerintahan  Presiden  Soekarno.  Pemerintahan  yang  kita  kenal
                  dengan sebutan pemerintahan Orde Lama, yaitu pemerintahan yang

                  menjalankan  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dengan

                  tatanan  yang  belum  sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945  secara
                  murni  dan  konsekuen.  Kenyataan  ini  secara  bertahap  dilakukan

                  perbaikan dan koreksi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan

                  bernegara  oleh  pemerintahan  Presiden  Soeharto.  Pemerintahan  ini
                  dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru, yaitu pemerintahan

                  yang  menjalankan  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara

                  menurut Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

                        Pelaksanaan UUD 1945 pada masa ini atau yang dikenal dengan
                  istilah Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto dapat dicatat

                  mengenai pelaksanaan konstitusi yaitu:

                  a. Membentuk lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 yang

                     ditetapkan dalam undang undang.
                  b. Menyelenggarakan mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan

                     yaitu melaksanakan pemilu DPR, pemilihan Presiden dan






                  NEGARA & KONSTITUSI                                                     113
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36