Page 35 - BAB 05
P. 35
dan Wakil Presiden itu hanya boleh memegang jabatan maksimal dua
kali dan sesudah itu tidak boleh dipilih kembali.
Keempat, UUD 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan
kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan
undang-undang. UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden juga
memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan
hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya dalam undang-undang.
Kelima, rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara
negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat
aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum,
pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi
daerah. Hal itu membuka peluang bagi berkembangnya praktik
penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD
1945, antara lain sebagai berikut:
1. Tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks
and balances) antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada
Presiden.
2. Infrastruktur politik yang dibentuk, antara lain partai politik dan
organisasi masyarakat, kurang mempunyai kebebasan berekspresi
sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi
persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses dan tahapan
pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.
4. Kesejahteraan sosial berdasarkan pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai,
justru yang berkembang adalah sistem monopoli, oligopoly, dan
monopsoni. (Dikdik B. Arif, 2014: 112-114).
Perubahan atau amandemen UUD 1945 dilakukan pertama kali
oleh MPR pada sidang umum MPR tahun 1999 dan mulai berlaku
NEGARA & KONSTITUSI 117
