Page 38 - BAB 05

1945 diamandemen, banyak produk peraturan perundang-undangan

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, seperti banyaknya UU yang bertentangan dengan UUD 1945,

tetapi tidak ada lembaga pengujian yang dapat dioperasionalkan.

Sekarang dapat kita lihat kemajuan yang terjadi dengan hadirnya
Mahkamah Konstitusi (MK) yang berperan dalam pengujian UU, sebagai

implementasi checks and balances yang bagus bagi sistem

ketatanegaraan. Sekarang legislatif tidak bisa lagi membuat UU dengan

sembarangan atau melalui transaksi politik tertentu, sebab produk
legislasi sekarang sudah dapat diawasi dan diimbangi oleh lembaga

yudisial, yaitu Mahkamah Konstitusi (Moh. Mahfud MD, 2010).

Dengan amandemen UUD 1945, lembaga MPR mengalami

transformasi kedudukan dari lembaga tertinggi negara menjadi
lembaga tinggi negara. Kekuasaan MPR pun menjadi berkurang. MPR

tidak lagi berwenang untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil

Presiden, tetapi rakyatlah yang sekarang berdaulat untuk memilih
pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kata lain, kedaulatan

tertinggi berada di tangan rakyat. Yang sebelum diamandemen

kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Pembagian kekuasaan juga

diatur dengan jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan
eksekutif didelegasikan kepada presiden, kekuasaan legislatif

didelegasikan kepada Presiden, DPR, dan DPD, dan kekeuasaan

yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung. Sedangkan fungsi

pengawasan atau kekuasaan inspektif, didelegasikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR. Setelah diamandemen, tidak ada

kekuasaan konsultatif, yang sebelum

diamandemen didelegasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung.

NEGARA & KONSTITUSI 120