Page 25 - MODUL PERKOPERASIAN_ERNITA DESTIANINGRUM

a. Kelayakan Usaha Koperasi.

b. Keberadaan tempat usaha dan status kepemilikanya.
c. Pelaksanaan tugas pengurus dan pengawas.

d. Kelengkapan Administrasi Keuangan dan Permodalan.

e. Perkembangan keanggotaan dan usaha.
f. Kelengkapan Administrasi organisasi Koperasi.

g. Potensi pengembangan usaha Koperasi.
6. Penyerahan Akta Pendirian/Badan Hukum Koperasi

a. Pengesahan akta pendirian/badan hukum Koperasi oleh

Gubernur/Bupati/Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 bulan tehitung
sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.

b. Penyerahan akta pendirian/badan hukum dilaksanakan oleh
Pejabat/Petugas dihadapan pengurus, pengawas dan anggota

Koperasi agar bisa diberikan penjelasan seperlunya.

Kelengkapan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian/Badan Hukum

Koperasi.
1. Kelengkapan Pokok

a. Surat Permohonan pendiri ( asli bermaterai Rp. 6.000,- )
b. Akta Pendirian dan anggaran dasar rangkap 3 ( tga ) ( asli

bermaterai Rp. 6.000,- ) yang dibuat Notaris.

c. Berita acara rapat pembentukan.
d. Suratbukti penyetoran modal sekurang-kurangnya sebesar

simpanan pokok :
i. Untuk USP. Koperasi Primer minimal Rp. 15.000.000,-

ii. Untuk KSP. Primer minimal Rp. 15.000.000,-

iii. Untuk KSP. Sekunder minimal Rp. 50.000.000,-
iv. Untuk USP, Sekunder minimal Rp. 50.000.000,-
Modul Ekonomi
e. Rencana awal kegiatan usaha Koperasi ( bagi USP/KSP rencana
3 tahun dan RAPBK )

f. Suratkuasa mengurus badan hukum (asli bermaterai Rp. 6.000,)

19