Page 64 - PEMBINAAN PROFESI

Pembinaan Profesi

Bab VI Pengandaian-Pengandaian
Judul V Perkara-perkara Insidental
Bab I Pihak Berperkara yang Tidak Muncul
Bab II Campur Tangan Orang Ketiga Dalam Perkara
Judul VI Pengumuman Akta, Penutupan Perkara dan Pembahasan Perkara
Judul VII Keputusan Hakim
Judul VIII Sanggahan Terhadap Putusan
Bab I Pengaduan Kebatalan Melawan Putusan
Bab II Naik Banding
Judul IX Perkara Teradili dan Peninjauan Kembali Secara Menyeluruh
Bab I Perkara Teradili
Bab II Peninjauan Kembali Secara Menyeluruh
Judul X Ongkos Peradilan dan Perlindungan Cuma-Cuma
Judul XI Pelaksanaan Putusan
Seksi II Proses Perdataan Lisan
Bagian III Beberapa Proses Khusus
Judul I Proses Perkara Perkawinan
Bab I Perkara-Perkara Pernyataan Batalnya Perkawinan
Art 1 Pengadilan Yang Berwenang
Art 2 Hak Menggugat Perkawinan
Art 3 Tugas Para Hakim
Art 4 Bukti-Bukti
Art 5 Putusan dan Upaya Banding
Art 6 Proses Dokumental
Art 7 Norma-Norma Umum
Bab II Perkara-Perkara Perpisahan Suami Istri
Bab III Proses Untuk Memohon Dispensasi atas Perkawinan yang
Belum Disempurnaan Dengan Persetubuhan
Bab IV Proses Tentang Pengandaian Kematian Suami atau Istri
Judul II Perkara-Perkara Untuk Menyatakan Batalnya Tahbisan Suci
Judul III Cara-Cara Menghindari Peradilan
Bagian I Hukum Acara Pidana
Bab I Penyelidikan Pendahuluan
Bab II Jalannya Proses
Bab III Pengaduan untuk Ganti Rugi
Bagian II Prosedur Dalam Rekursus Administratif dan Dalam
Memberhentikan atau Memindahkan Pastor Paroki
Seksi I Rekursus Melawan Dekrit Administratif
Seksi II Prosedur Dalam Memberhentikan atau Memindahkan Pastor Paroki
Bab I Cara yang harus ditempuh dalam Memberhentikan Pastor
Paroki
Bab II Cara yang harus ditempuh dalam Memindahkan Pastor
Paroki

3. STATUTA KEUSKUPAN REGIO
Dalam pendahuluan telah duraikan bahwa Kitab Hukum Kanonik ini berlaku untuk Gereja
Katolik di seluruh dunia, namun setiap Konferensi Uskup mempunyai tugas khusus untuk
menyesuaikan ketentuan khusus dengan ketentuan setempat. Statuta Keuskupan Regio Jawa
misalnya, adalah merupakan revisi dan sekaligus persenyawaan antara Statuta Perkawinan
yang telah disahkan tahun 1983 dengan Statuta Keuskupan Regio Jawa tahun 1988. Jadi
sangatlah jelas bahwa penyusunan Statuta didasarkan pengetahuan Hukum Kanonik itu sendiri
ditambah dengan pengalaman praktis pastoral yang senantiasa dibahas dalam rapat kerja para
Uskup. Kebhinekaan masyarakat Indonesia memaksa para Uskup mengeluarkan

231