Page 43 - 220719_Dialog Kinerja 3 Tahun Badan POM

Pada sisi lain pengembangan SDM diperlukan guna mendukung kerja sama operasional
dengan institusi lain, utamanya dalam kaitan law and order. Tak terhindarkan adanya irisan
tugas yang terkait dengan penegakan hukum, karena Badan POM sering berhadapan dengan
pihak yang memproduksi obat dan makanan dengan cara yang tidak bertanggung jawab
hingga membahayakan masyarakat.

Zona Integritas
Untuk meraih legitimasi yang kuat sebagai pengawas obat dan makanan, Badan POM tidak
cukup hanya berbekal kompetensi teknis. Badan POM perlu terus meningkatkan reputasinya
sebagai lembaga pemerintah yang efisien dan bersih, serta diakui sebagai lembaga yang
otoritatif, akuntabel, kredibel, sehingga berwibawa di hadapan publik. Diperlukan waktu dan
skema yang sistimatis guna meraih akuntabilitas dan legitimasi yang kuat. Maka, sejak hampir
satu dekade lalu, Badan POM telah sepakat menetapkan medan tugasnya sebagai Zona
Integritas. Prinsip Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) setahap demi setahap ditegakkan.

Roadmap Badan POM dimulai dari Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Reformasi
Birokrasi dan ketentuan turunannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Ketentuan tersebut
dikombinasikan dengan manajemen pengendalian mutu dan tata kelola keuangan dengan
mengikuti norma yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasilnya mulai terlihat. Survei secara internal dan eksternal terkait kualitas pelayanan Badan
POM menunjukkan angka kepuasan yang terus meningkat. Bahkan, survei tahun 2017
menunjukkan indeks kepuasan atas layanan Badan POM berada di atas rata-rata indeks
kepuasan layanan kementerian dan lembaga pemerintah lain. Indeks persepsi korupsinya
juga membaik. DiSpute dalam laporan keuangan juga semakin berkurang, sehingga BKP
memberikan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kepada Badan POM selama empat
tahun berturut-turut sejak tahun 2015. Sementara, tata kelola manajemen Badan POM juga
dinyatakan semakin membaik dengan lebih dipatuhinya Standard Operation Procedure (SOP)
yang telah ditetapkan. Dengan membaiknya tata kelola tersebut, berbagai praktek
pelanggaran disiplin terkait gratifikasi bisa ditekan, terbukti dengan menurunnya persepsi
korupsi sebagai indikatornya.

Inovasi Digital Menyambut Era Industri 4.0

Kontribusi Badan POM bukan hanya berperan pada pengawasan dan perizinan produk obat
dan makanan, namun juga ikut mendukung pengembangan industri. Badan POM terjun di
tengah masyarakat dengan kerja aktif melakukan pendampingan, terutama kepada pelaku
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Misalnya, memberikan panduan teknik meracik
jamu atau obat tradisional, kosmetik, dan pengolahan makanan. Badan POM bahkan sering
membantu dalam keseluruhan proses (life circle) suatu produk mulai dari riset, teknik
pengolahan, uji klinis, pilihan teknologi untuk produksi massal, hingga ke urusan distribusi dan
pemasarannya. Peran ini akan terus ditingkatkan sejalan dengan upaya pemerintah
menyiapkan industri obat dan makanan memasuki era Industri 4.0.
Industri obat dan makanan termasuk dalam prioritas untuk didorong memasuki arena wellness
industry, yakni industri yang mendukung kehidupan masyarakat yang lebih sehat di masa
depan. Apalagi, industri obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan di Indonesia
melibatkan banyak UMKM. Pertumbuhannya akan membantu perekonomian dan mendukung
penguatan ketahananan nasional ke depan. Dan untuk meningkatkan peran tersebut, Badan
POM terus berkomdinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, antara lain melalui Satuan
Tugas ABG (Academic, Business, and Government). Badan POM mendukung industri obat