Page 42 - 220719_Dialog Kinerja 3 Tahun Badan POM

Mengawasi obat dan makanan untuk 265 juta orang penduduk Indonesia tentu bukan
pekerjaan ringan. Apalagi, penduduk Indonesia tersebar di 17 ribu pulau yang terserak di
kawasan Nusantara seluas lebih dari 5.200.000 km2, dimana beredar ribuan jenis produk
obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan dengan puluhan
ribu merek yang harus diawasi. Tugas itu lah yang diemban oleh Badan Pengawas Obat dan
Makanan Republik Indonesia, atau disingkat dengan Badan POM.
Dari waktu ke waktu, Badan POM berupaya keras untuk terus meningkatkan kualitas
pelayanan dan perlindungannya kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, telah
diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas
Obat dan Makanan, yang disusul dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017
tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Perpres dan Inpres
tersebut memberikan kekuatan legal bagi Badan POM untuk mengakselerasi peningkatan
mutu pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, yang antara lain dilakukan melalui
penguatan struktur organisasi dengan kewenangannya.

Sebagai tindak lanjutnya, Badan POM telah memperluas jaringan kerja Unit Pelaksana Teknis
(UPT) hingga kini mencapai 73 unit, yang terdiri dari 21 Balai Besar POM, 7 Balai POM Tipe
A, 5 Balai POM Tipe B, dan 40 Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota.

Untuk membangun struktur baru tersebut, di tahun 2018 Badan POM merekrut 1.059 orang
personil baru, hingga pegawai Badan POM seluruh Indonesia kini mencapai 4.766 orang. Tak
cukup dengan membangun personil, untuk meningkatkan pengawasannya Badan POM juga
menggalang kerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan Kementerian/Lembaga/Instansi
lain, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, maupun dengan Organisasi-Organisasi.

Perpres 80 Tahun 2017 juga memberi kewenangan kepada Badan POM untuk bekerja sama
dengan aparatur Kepolisian, Kejaksaan, serta Intelijen, khususnya terkait tugas pengawasan
yang sering kali diikuti dengan tindakan penegakan hukum. Dengan semakin luasnya lingkup
tugasnya, Badan POM terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di
lingkungannya.
Peran Badan POM dalam melindungi kesehatan masyarakat dan membangun daya saing
bangsa perlu didukung oleh Pemimpin-Pemimpin yang Pancasilais, yaitu pemimpin yang
beriman, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mendahulukan kepentingan Bangsa,
membangun Bangsa yang adil dan sejahtera, serta menghargai keberagaman. Seperti juga
Pemimpin-Pemimpin Pejuang kita yang selama ini, semenjak Kebangkitan Nasional,
sesudah, dan sebelum Kemerdekaan.
Untuk itu, Badan POM terus mengoptimalisasi potensi dan kinerja kepemimpinan dengan
melakukan promosi dan mutasi pejabat struktural, yang menjadi langkah penting dalam
pencapaian visi misi Badan POM. Posisi dan jabatan baru juga memberikan tantangan untuk
mengasah kapasitas kepemimpinan dan membangun budaya organisasi yang baik dengan
menginternalisasi spirit of the corps dari level Pimpinan tertinggi hingga Staf.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi isu penting dalam tugas Badan POM. Terkait
pengembangan SDM, Badan POM mendorong SDM nya untuk mengikuti revolusi industri 4.0
yang berbasis internet, aplikasi mutakhir, big data, dan robotik. Tujuannya, agar mampu
melaksanakan tugas dengan lebih cepat, lebih cermat dan akurat, yang muaranya adalah
peningkatan kualitas layanan pada masyarakat. Teknologi informasi terbukti bisa membantu
mempercepat temuan produk palsu, sub-standard, bahkan produk yang berbahaya. Salah
satu wujud konkritnya adalah pengembangan aplikasi yang mudah di install di gadget, yang
memudahkan public memindai barcode produk obat dan makanan, sehingga mudah
mencocokkannya dengan daftar produk di websi te Badan POM.