Page 37 - 220719_Dialog Kinerja 3 Tahun Badan POM

Saing sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri obat tradisional yang
berturut-turut dicanangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani pada 23 November 2017 dan 12 Desember 2018.

Keberpihakan Badan POM terhadap UMKM obat tradisional, pangan, dan kosmetik juga telah
dibuktikan melalui langkah konkrit bersinergi dengan lintas sektor. Pada 7 Mei 2018 lalu telah
diluncurkan Program Terpadu Lintas Kementerian/Lembaga (K/L)
Pengembangan UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Berdaya Saing di Jakarta
oleh delapan K/L yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Ekonomi Kreatif, serta
Badan POM. Berbagai program dilakukan Badan POM untuk mendukung UMKM berdaya
saing antara lain “Herbal Indonesia Expo”, program Bapak Angkat UMKM Jamu,
pencanangan Kabupaten Sukoharjo menuju Destinasi Wisata Jamu Indonesia, dan Kafe
Jamu di Sukoharjo.

Badan POM juga memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan industri melalui
berbagai upaya percepatan pengembangan obat untuk peningkatan kapasitas industri farmasi
dan pengawalan terhadap kemudahan investasi bagi Industri Farmasi, sesuai amanah dalam
Inpres Nomor 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat
Kesehatan. Dalam kurun waktu 2016-2018, terdapat 8 (delapan) investasi industri farmasi
asing yang telah beroperasi di Indonesia, dan pada tahun 2019 ini terdapat 3 (tiga) investasi
industri farmasi asing yang sedang dalam proses kualifikasi fasilitas produksi sesuai standar.

Pembangunan industri tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan produk
kebutuhan obat esensial dalam negeri terkait produk biologi, produk onkologi, dan produk
hormon, juga untuk diekspor ke mancanegara. Tumbuhnya iklim investasi yang positif disertai
munculnya industri baru di bidang farmasi dengan teknologi mutakhir ini, perlu dukungan
penuh pemerintah Indonesia termasuk Badan POM yang saat ini terus mensinergikan
komitmen untuk menambah lapangan kerja lokal juga untuk meningkatkan daya saing industri
farmasi dan produk nasional.

“Beberapa upaya terus dilakukan Badan POM untuk meningkatkan daya saing produk obat
dan makanan serta investasi dalam negeri, diantaranya melalui debirokratisasi pelayanan
publik; deregulasi percepatan pelayanan publik; pemberian insentif bagi UMKM berupa
penurunan tarif PNBP sebesar 50%; pembinaan teknis pemenuhan standar meliputi Cara
Produksi dan Cara Distribusi yang baik kepada industri dan UMKM, dan pendampingan
hingga memperoleh izin edar; serta penguatan kerja sama lintas sektor di dalam dan luar
negeri,” ungkap Kepala Badan POM.

Badan POM berkomitmen untuk selalu terlibat dan berkontribusi dalam kegiatan regional dan
internasional di bidang kesehatan. Dalam ruang lingkup misi World Health
Organization (WHO), Badan POM ikut terlibat dalam pengembangan standar, penguatan
peraturan, dan pengembangan kapasitas. Sejak tahun 2008, Badan POM telah menjadi salah
satu dari pusat pelatihan WHO untuk Evaluasi Data Uji Klinis, Otorisasi Uji Klinis, dan Inspeksi
Cara Uji Klinis yang Baik dalam bidang vaksin.

Badan POM sendiri, sebagai National Regulatory Authority (NRA), pada tahun 2018 telah
dinilai WHO dengan menggunakan NRA Global Benchmarking Tool (GBT) dan mendapat
status tingkat kematangan sistem dengan nilai 3 sampai 4 (skala 5) untuk 9 (Sembilan) fungsi
regulatori vaksin. Dengan tingkat kematangan tersebut Indonesia menjadi WHO Listed
Authority (WLA), Badan POM menjadi rujukan NRA negara lain. Kepercayaan internasional
ini sangat mendukung industri farmasi untuk memasuki pasar global. Selain itu pada