Page 33 - 220719_Dialog Kinerja 3 Tahun Badan POM

Berdasarkan data perkara periode 2016 hingga Juni 2019 dapat dikatakan bahwa jumlah
perkara tindak pidana obat dan makanan cenderung meningkat, rinciannya adalah 250
perkara pada 2016. 293 perkara pada 2017, 302 perkara pada 2018 dan 116 perkara hingga
Juni 2019.

Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa permasalahan yang perlu dibenahi
BPOM adalah masalah manajemen serta tata kelola pengawasan obat dan makanan.
Pada tahun 2017 diterbitkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan disusul dengan Peraturan
Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
" Kedua hal ini memberikan kekuatan legal bagi BPOM untuk meningkatkan mutu dan
pelayanan," ujar dia.

BPOM juga telah memperluas unit pelaksana teknis hingga mencapai 73 unit yang terdiri dari
21 Balai Besar POM, 12 Balai POM dan 40 kantor Badan POM di Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2019, sebanyak 1.064 orang Calon Pegawai dari berbagai daerah siap untuk
memperkuat BPOM.

Berbagai program terobosan sudah dilakukan BPOM diantaranya Aksi Nasional
Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan pada 2017.

Gerakan Nasional Sadar Pangan Aman dan Gerakan UMKM Jamu berdaya saing sebagai
bentuk dukungan terhadap perkembangan industri obat tradisional.

BPOM juga peduli terhadap UMKM obat tradisional, pangan, kosmetik dan sudah diluncurkan
Program Terpadu Lintas Kementerian Lembaga contohnya Pengembangan UMKM Obat
Tradisional, Kosmetik dan Pangan Berdaya Saing di 8 Kementerian dan Lembaga.

Disamping itu, BPOM melakukan langkah konkrit terkait hilirisasi riset dan penelitian untuk
dapat dimanfaatkan secara komersial melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan
Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Biologi.

Tidak hanya domestik, BPOM juga terlibat dan berkontribusi dalam kegiatan, internasional
seperti Badan POM menjadi salah satu dari pusat pelatihan WHO untuk evaluasi data uji
klinis.

Pada 2018-2019 secara berkelanjutan menjadi tuan rumah The 30th Asean Consultative
Committee for Standards and Quality on Traditional Medicines and Health Supplements
Products Working Group.

BPOM juga memiliki Command Center dan sudah dilengkapi dengan informasi tentang
pengawasan obat dan makanan.
BPOM juga mendapatkan masukan agar memeriksa jajanan yang dijual di sekolah.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait permasalahan ini dan
solusi yang dibutuhkan adalah lintas sektor.

"BPOM Tidak bisa bekerja sendiri harus team work," ujar dia.