Page 44 - 220719_Dialog Kinerja 3 Tahun Badan POM

dan makanan, termasuk di dalamnya obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan
dengan meninjau kembali segala kebijakan dan peraturan yang menghambat
perkembangannya.

Melihat fakta bahwa infrastruktur telekomunikasi sudah menjangkau hampir semua wilayah di
Indonesia, dan di akhir tahun 2018 lalu sudah lebih dari 132 juta orang masyarakat Indonesia
memanfaatkan internet, perkembangan e-commerce saat ini tak terhindarkan. Transaksi
online kian marak. Langkah pengawasan telah pula dilakukan. Badan POM memanfaatan
teknologi informasi guna mempermudah dan mempercepat layanan, misalnya dengan
mengembangkan aplikasi SMART dan 2D Barcode. Pemanfaatan teknologi menjadi sebuah
keharusan karena tanggung jawab Badan POM semakin luas, termasuk kini dalam
pengawasan kualitas produk darah untuk transfusi dan pengawasan iklan obat dan makanan
di berbagai platform media.

Melangkah ke Pelataran Global
Kiprah Badan POM ke depan tak bisa dibatasi di dalam negeri. Tatanan pergaulan global
yang tak lagi tersekat oleh batas negara menuntut Badan POM terlibat dalam pengawasan
dan penataan masalah obat dan makanan secara global pula. Langkah ke arah sana sudah
dilakukan. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018, Badan POM ikut
memastikan bahwa segala macam hidangan kuliner termasuk kosmetik yang dijajakan di
sekitar hotel atlet dan venues telah memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu. Stiker
pun ditempel pada kemasan tiap produk yang telah diperiksa dan dinyatakan aman.

Badan POM juga mengambil peran dalam pertemuan perdana otoritas pengawas obat dari
negara-negara yang terhimpun dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di Bali, Desember
2018 lalu. Dalam pertemuan akbar tersebut Badan POM unjuk diri, melobi, dan meyakinkan
regulator obat dan makanan negara lain akan kemampuan Indonesia di bidang obat dan
makanan. Diplomasi ini berhasil memberi ruang bagi produsen obat Indonesia untuk
memasarkan produknya di negaranegara OKI. Salah satu hasil konkritnya adalah vaksin dari
PT. Biofarma (Persero) bisa diterima di kalangan negara OKI. Bahkan, PT. Biofarma ditunjuk
sebagai center of excellent untuk vaksin dan produk farmasi, dengan mengacu pada
kenyataan bahwa Badan Kesehatan Dunia WHO memercayai PT. Biofarma sebagai
produsen vaksin. Sementara, Badan POM sendiri sudah meraih pengakuan sebagai regulator
yang qualified.

Penguatan Kelembagaan

Memasuki era industri 4.0 ini, perkembangan produksi obat, obat tradisional, kosmetik,
suplemen kesehatan, dan pangan olahan begitu luar biasa. J umlah, jenis, dan mereknya
meningkat luar biasa. Pemerintah RI telah merespon antara lain dengan memberikan
penguatan secara kelembagaan serta pemberian kewenangan baru bagi Badan POM melalui
Perpres 80 Tahun 2017 dan Inpres 3 Tahun 2017. Berkat ketentuan baru tersebut, Badan
POM bisa menguatkan strukturnya dan melebarkan sayap untuk memenuhi tuntutan baru.

Namun, perkembangan yang serba cepat itu tampaknya memerlukan respons lebih jauh.
Badan POM memerlukan landasan legal yang lebih kuat dan permanen agar memiliki otoritas
yang lebih memadai. Badan POM tak cukup hanya menjadi pengawas bagi industri obat dan
makanan serta produk turunannya, karena ada pula tuntutan agar Badan POM bisa menjadi
pelindung yang efektif bagi masyarakat Indonesia, sekaligus juga menjadi pendukung industri
obat dan makanan dalam negeri agar memiliki daya saing global.
Untuk menyongsong era baru tersebut, Badan POM memerlukan otoritas yang diatur secara
rinci pada level undang-undang. Dengan demikian, Badan POM akan lebih efektif