Page 101 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MeMPeRkuAt sIsteM PeNgAWAsAN,
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA MeNINgkAtkAN PeLAYANAN DAN PeRLINDuNgAN

UMKM Kosmetik
Saat ini terdapat 564 industri kosmetik yang berdasarkan
pera turan, berhak memproduksi dan mengedarkan kosmetik
di wilayah Indonesia. Dari jumlah industri tersebut, sekitar
90% merupakan IKM dan UMKM. Walaupun jumlah tersebut
mayoritas, produk kosmetik produksi industri kosmetik dalam
negeri hanya menguasai sekitar 20% pangsa pasar Indonesia.
Sehingga dapat dikatakan bahwa kosmetik produksi IKM/UMKM
belum mempunyai daya saing pada pasar kosmetik nasional,
apalagi internasional, dan perkembangannya juga belum sesuai
dengan yang diharapkan.
Belum berdaya saingnya kosmetik produksi IKM/UMKM
pada pasar kosmetik, merupakan dampak dari keterbatasan ke­
mampuan dan penguasaan regulasi yang mengakibatkan kendala
dalam hal perizinan, permodalan, bahan baku, proses produksi,
pemasaran, jaringan informasi dan kreativitas/inovasi produk.
Seluruh keterbatasan dan kendala tersebut berkontribusi erat de­
ngan meningkatnya peredaran kosmetik ilegal yang ti dak ter jamin
daya saing yang tinggi. Begitupun dari K/L lain akan melakukan keamanan, mutu dan manfaat bagi konsumen. Pere daran kosmetik
kegiatan terkonsentrasi pada fokus tugas dan fungsi lembaga. ilegal akan meningkatkan risiko kesehatan bagi konsumen yang
Pembinaan dan pendampingan IKM/UMKM yang dilakukan menggunakan, serta menimbulkan kerugian ekonomi.
akan dimulai dari proses sosialiasi, permodalan, pendaftaran Selama tahun 2018, Badan POM menginisiasi berbagai
merek produk/HAKI, perizinan edar produk, hingga ke akses kegiatan untuk mendukung percepatan pengembangan IKM/
pemasaran. Pada akhirnya produk harus memiliki izin edar UMKM kosmetik antara lain melalui simplifikasi regulasi, bim­
serta memiliki daya saing yang tinggi. Masing­masing K/L sudah bingan teknis dan pendampingan industri, serta inisiasi berbagai
mengerjakan tugasnya, dengan bersinergi dan berintegrasi program yang melibatkan pemangku kepentingan.
bersama maka tujuan akan cepat tercapai. Kegiatan bimbingan teknis untuk fasilitasi percepatan
perizinan IKM kosmetik dilakukan secara bertahap diawali
A. Pendampingan dan Pembinaan UMKM dengan persiapan, bimbingan teknis kepada pelaku usaha,
Dialog interaktif dengan para pelaku UMKM dalam upaya pen dampingan di lapangan, dan evaluasi. Dalam tahap per­
bim bingan dan pendampingan juga senantiasa dilakukan, siapan dilakukan pertemuan dengan pelaku usaha untuk
karena UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam pere­ meng identifikasi permasalahan yang dihadapi industri dalam
konomian nasional. Pelaku usaha, termasuk UMKM harus selalu proses perizinan dan pemetaan sarana produksi yang memiliki
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, awareness, serta kemampuan dan berkomitmen dalam pemenuhan peraturan.
bertanggung jawab dalam mendukung supply pangan yang aman Pelaku usaha yang memenuhi kriteria pendampingan diberi
dan bermutu bagi masyarakat Indonesia. bimbingan teknis proses perizinan dan penerapan sistem mutu
Badan POM mendukung dan memfasilitasi UMKM mela­ Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Tahap selanjutnya
lui deregulasi dan debirokratisasi persyaratan termasuk pemo­ adalah pendampingan di lapangan oleh fasilitator yang telah
tongan biaya pendaftaran pangan olahan dengan tarif 50% dari berpengalaman dalam pendirian industri kosmetik baik dalam
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk UMKM pangan hal perizinan maupun teknis operasional sarana produksi dalam
olahan. penerapan CPKB.

90 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 91