Page 286 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MEWUJUDKAN VISI MELALUI LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA

percepatan dan peningkatan penanaman modal dan kemudahan
berusaha di sektor obat dan makanan. Beberapa aplikasi layanan
publik di Badan POM yang telah terintegrasi dengan OSS meliputi
layanan perizinan e­sertifikasi (CPOB, CPKB, dan CPOTB) dan
e­Badan POM (izin impor ekspor). Aplikasi e­sertifikasi CPOB
merupakan aplikasi perizinan perdana yang terintegrasi dengan
OSS. Badan POM mengatakan bahwa pengembangan dan
perbaikan terhadap aspek sertifikasi ini merupakan upaya Badan
POM untuk mendukung kemudahan perizinan obat di Indonesia.
E­sertifikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi
dan efektivitas pelayanan publik BPOM.

Surat Keterangan Ekspor - Impor
E-Sertifikasi
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 ten­
tang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government, Badan
POM didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam
pengembangan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan
dan akuntable (good governance) dalam rangka meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan Badan POM.
Salah satu bentuk e-Government yang dikembangkan oleh Ba­
dan POM adalah aplikasi e­sertifikasi (https://e­sertifikasi.pom.
go.id).
Saat ini, Badan POM telah mengembangkan aplikasi Alur Sertifikasi CPOB Terintegrasi OSS
e­sertifikasi untuk persetujuan denah dan permohonan sertifikasi Terkait proses sertifikasi CPOB, Badan POM mengembangkan
CPOB/CPOTB/CPKB yang bertujuan untuk memberikan kemu­ aplikasi e­Sertifikasi CPOB yang terintegrasi dengan OSS dan
dahan bagi para pelaku usaha dalam proses perizinan serta me­ sudah diimplementasikan sejak minggu kedua November 2018.
mudahkan Badan POM dalam melakukan pengawasan obat dan Keuntungan dari terintegrasinya proses sertifikasi CPOB dengan
makanan. Aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan OSS dan sistem OSS ini adalah terdapat beberapa persyaratan yang dapat
e-payment Badan POM­Modul Penerimaan Negara Generasi dipangkas serta penerbitan sertifikasi CPOB yang menjadi lebih
ke­2 (MPN G2) Kemenkeu sehingga pembayaran yang semula singkat, yaitu dari yang sebelumnya selama 60 hari kerja menjadi
dila kukan manual diubah menjadi online, yang merupakan upaya 35 hari kerja.
Badan POM meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi Adanya kemudahan dalam proses sertifikasi ini merupakan
dalam rangka membangun sistem pelayanan publik yang cepat, bentuk dukungan Badan POM terhadap Instruksi Presiden
terintegrasi, efisien, dan transparan bagi pelaku usaha. Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri
Badan POM selalu mendukung eksportasi produk lokal dan Farmasi dan Alat Kesehatan, serta dalam rangka melaksanakan
selalu memberikan pelayanan prima dengan kemudahan proses ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2018. Dari kedua ketentuan
dan waktu pelayanan Surat Keterangan Ekspor (SKE). Badan tersebut, pelayanan publik dituntut untuk menerapkan layanan
POM juga mendukung perluasan pasar produk lokal menuju berbasis teknologi untuk membangun sistem pelayanan publik
inter nasional dengan memfasilitasi SKE sesuai dengan yang di­ yang cepat, terintegrasi, efisien, dan transparan bagi pelaku
minta oleh negara tujuan ekspor. usaha.

276 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 277