Page 310 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MEWUJUDKAN VISI MELALUI LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA

lebih jauh mengancam ketahanan bangsa apabila tidak dilakukan
langkah­langkah antisipasi.
Untuk menyikapi tantangan­tantangan yang dihadapi ter ­
sebut diatas maka diperlukan upaya perkuatan kapasitas dan
kapabilitas kelembagaan maupun kewenangan Badan POM
terutama dalam menjalankan bidang kewaspadaan dan pe­
negakan hukum yang membuat efek jera, melalui pelak sa­
naan fungsi cegah tangkal, investigasi, dan penyidikan yang
ter struktur. Untuk mengatasi kejahatan kemanusiaan di bi­
dang obat dan makanan perlu dilakukan solusi holistik pada
seluruh rantai demand dan supply obat dan makanan dengan
pendekatan preventif maupun represif. Selain memerlukan
dukungan regulasi yang memberikan efek jera pada para pelaku
kejahatan di bidang obat dan makanan, Badan POM juga me­
merlukan penguatan secara struktur dan kewenangan diikuti
dengan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai. Dalam
hal ini, unit organisasi yang dibutuhkan harus sedapat mungkin
meliputi fungsi utama untuk melaksanakan kegiatan cegah
tangkal, investigasi, dan penyidikan. manan melalui diskusi dengan petugas penyidikan di Balai Besar/
Berdasarkan data perkara yang ditangani PPNS Badan POM Balai POM seluruh Indonesia terkait kasus­kasus dan potensi
periode tahun 2016 sampai 2018 dapat dikatakan bahwa jumlah rawan kasus yang diidentifikasi melalui beberapa kriteria yaitu
perkara, jenis temuan, dan nilai ekonomi temuan cenderung (i) terdapatnya sentra­sentra produksi dan distribusi obat dan
mengalami peningkatan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian ma kanan (ii) sosiokultur masyarakat (iii) terdapatnya wilayah
yang serius mengingat bahwa peredaran produk obat dan ma­ perkebunan dan/atau pertambangan (iv) perbatasan dengan
kanan tanpa jaminan keamanan, manfaat, dan mutu, selain negara lain (v) terdapatnya pelabuhan­pelabuhan rakyat, dan
aspek pelanggaran administratif juga dapat membahayakan ke­ (vi) wilayah­wilayah sekitar pusat hiburan malam. Selain kriteria
sehatan masyarakat dan generasi penerus bangsa. Di samping tersebut, wilayah­wilayah yang berpotensi untuk terjadinya
itu produk ilegal juga juga berdampak terhadap ekonomi ne­ kasus obat dan makanan dapat ditetapkan juga berdasarkan
gara dan melemahkan daya saing bangsa. Guna menanggapi hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan, hasil penyidikan, hasil
permasalahan peredaran obat dan makanan ilegal yang semakin investigasi, informasi­informasi dari lintas sektor, pengujian
marak tersebut, Badan POM menganggap perlu adanya peta po­ sampel dan pemberian keterangan ahli kepada kepolisian, serta
tensi atau kerawanan kasus obat dan makanan di setiap wilayah pemantauan terhadap media dan pemberitaan.
Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan penindakan Pada tahun 2018, Deputi Bidang Penindakan telah mela­
terhadap pelaku kejahatan obat dan makanan lebih terencana kukan pemetaan kasus dan potensi rawan kasus obat dan ma­
dengan baik dengan fokus yang lebih terarah kepada aktor utama kanan pada 33 wilayah provinsi melalui kegiatan pengem bangan
di masing­masing wilayah. peta rawan kasus obat dan makanan. Pemetaan tersebut selain
Program pemetaan kasus sudah mulai dibangun pada akhir untuk mengetahui wilayah­wilayah kasus dan potensi­potensi
tahun 2017 dengan input data berdasarkan data penyidikan, ke­ kasus yang terjadi, juga mengidentifikasi wilayah sumber, wila­
mudian pada awal tahun 2018 Balai Besar/Balai POM di seluruh yah distribusi, serta modus pemasukan dan/atau produksi mau­
Indonesia mulai mengidentifikasi kasus­kasus dan potensi rawan pun modus distribusi. Hasil pemetaan ini merupakan salah
kasus di wilayahnya dan ditindaklanjuti oleh Direktorat Penga­ satu materi pada BCC dan diharapkan dapat menggambarkan

300 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 301