Page 373 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MeNDukuNg INDustRI OBAt DAN MAkANAN
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA

Konferensi pers Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri
Keuangan, Menteri Perdagangan, Dirjen IKM Kementerian Perindustrian, dan
Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Kehutanan (20/12/17).
post-market. Serta perencanaan penggunaan aplikasi surat ke­
te rangan impor (SKI) online sebagai mandat dari Indonesia
National Single Window (INSW).

3. percepatan Waktu proses registrasi
Percepatan Sertifikasi Ekspor/Impor, Sarana
Produksi dan Distribusi
Indikator lain dari deregulasi ekonomi dalam lingkup Ba­ 4. pengurangan Biaya registrasi Bagi umkm
dan POM adalah percepatan sertifikasi ekspor/impor, sarana Pemberian Insentif Bagi UMKM
produksi, dan sarana distribusi. Selain ditunjukkan dengan per­ Pemerintah kian serius menciptakan praktik bisnis yang
tumbuhan jumlah sertifikasi yang diterbitkan oleh Badan POM, bersih, adil, dan transparan guna mendorong iklim investasi
upaya deregulasi dan debirokratisasi berhasil menurunkan dan daya saing Indonesia untuk peningkatan perekonomian
dwelling time pada proses ekspor­impor produk obat yang ditun­ Indonesia di masa mendatang. Salah satunya dengan mendorong
juk kan dengan menurunnya rata­rata Service Level Agreement/ kemudahan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Sebagai
SLA pada SKI dan SKE. regulator dan pengawas obat dan makanan, Badan POM fasilitasi
Pengajuan Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) IKM agar selain memiliki daya saing juga terjamin keamanan,
atau Surat Keterangan Ekspor (SKE) saat ini juga dapat diakses manfaat, dan mutunya. Badan POM akan berikan subsidi tarif
secara elektronik melalui situs e-cpp.pom.go.id dan juga telah PNBP sebesar 50 persen bagi biaya pendaftaran produk IKM.
terintegrasi dengan SIMPONI. Selain mempermudah akses, Komitmen pemerintah dan sinergi antar Kementerian/
dengan adanya akses elektronik ini mampu mempersingkat Lembaga dalam rangka mendukung IKM yang dipimpin oleh
Service Level Agreement (SLA) dari yang sebelumnya selama 20 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution
hari kerja menjadi 3 hari kerja. tersebut disampaikan ke IKM melalui konferensi pers 20

362 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 363