Page 38 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa
P. 38

BADAN POM HADIR                                                                                                           MeMPeRkuAt sIsteM PeNgAWAsAN,
            keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA                                                                                       MeNINgkAtkAN PeLAYANAN DAN PeRLINDuNgAN



                                                                                                    dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan
                                                                                                    obat dan makanan; 3) Mengembangkan sistem pengawasan obat
                                                                                                    dan makanan; 4) Menyusun pedoman peningkatan efektivitas
            memperkuat sistem penGaWasan,                                                           pengawasan obat dan makanan; 5) Melakukan pemberian bim­
                                                                                                    bingan  teknis dan supervisi  di  bidang  pengawasan  obat dan
            meninGkatkan pelayanan dan                                                              makanan; 6) Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat
                                                                                                    dan Makanan dengan instansi terkait.
            perlindunGan                                                                            dengan  memberlakukan  regulasi  terkait  pengawasan  obat  dan
                                                                                                        Badan POM telah menjalankan amanah tersebut antara lain
                                                                                                    makanan; mengembangkan aplikasi  SMART  BPOM;  menyu­
                                                                                                    sun pedoman peningkatan efektivitas pengawasan obat dan
                                                                                                    ma kanan; memberikan bimbingan teknis dan supervisi baik
                                                                                                    kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun lintas sektor terkait
                                                                                                    pengawasan obat dan makanan dalam berbagai bentuk kegiatan
            i.  aspek leGal                                                                         dan target komunitas, misalnya gerakan keamanan pangan desa,
                                                                                                    program  pasar aman  dari  bahan  berbahaya,  dan  ToT  untuk
            1.  Inpres Tentang Peningkatan Efektivitas                                              petu gas pengawas di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/
                pengawasan obat dan makanan                                                         Kota; meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam bentuk
                Dalam rangka penguatan pengawasan obat                                              MoU dan Perjanjian Kerja Sama; mengoordinir dan memantau
            dan makanan melalui penguatan kelembagaan Ba­                                           rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang ditin­
            dan POM, Presiden Joko Widodo mengeluarkan                                              daklanjuti oleh instansi terkait; melakukan simplifikasi dan re­
            Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan                                           gulasi  perizinan;  dan  menetapkan  Klasifikasi  Baku  Lapangan
            Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Pening­                                        Usaha Indonesia (KBLI) di sektor obat dan makanan.
            katan  efisiensi  pelaksanaan  pengawasan  obat  dan                                        Inpres 3 Tahun 2017 mengamanahkan agar Badan POM
            makanan tersebut dapat terwujud melalui sinergi                                         mengoordinasikan pengawasan obat dan makanan dengan K/L
            pengawasan obat dan makanan yang bersifat lintas                                        dan pemerintah daerah terkait. Namun dalam pelaksanaannya,
            Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah dae­                                           fungsi koordinator pelaksanaan pengawasan obat dan makanan
            rah serta aksi nyata masing­masing K/L dan peme­                                        lintas institusi itu sulit. Hal ini mengingat posisi Badan POM
            rintah daerah dalam peningkatan efektivitas penga­                                      se ba gai lembaga pemerintah non kementerian. Hambatan
            wasan obat dan makanan.                                                                 un tuk menjalankan fungsi koordinasi juga terjadi di tingkat
                K/L  pemerintah  pusat,  provinsi,  dan  kabu­                                      dae rah. Perbedaan tingkat eselonisasi menjadi kendala bagi
            paten/kota dilibatkan dalam pengawasan obat dan                                         Badan POM di daerah, padahal Badan POM di daerah harus
            makanan. Badan POM mempunyai peran stra te gis                                          mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan obat dan
            karena  memiliki kompetensi dan dukungan pera­                                          makanan dan memastikan tindak lanjut oleh pemerintah provinsi
            latan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai                                        dan kabupaten/kota terhadap penanganan pelanggaran, misalnya
            Besar/Balai POM/Kantor Badan POM yang tersebar                                          pemberian sanksi penutupan sarana produksi/distribusi.
            di seluruh Indonesia.                                                                       Salah satu bentuk upaya peningkatan efektivitas pengawasan
                Khusus Badan POM terdapat enam Instruksi                                            dalam konteks pengawalan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Pening­
            Presiden yaitu: 1) Menyusun dan menyempurnakan                                          katan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta UU
            regu lasi terkait pengawasan obat dan makanan sesuai                                    Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain
            dengan tugas dan fungsinya; 2) Bersinergi menyusun                                      dilakukan melalui forum komunikasi pengawasan distribusi dan




                 28 I tiga taHUn KinERJa Badan POM                                                                               tiga taHUn KinERJa Badan POM I 29
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43