Page 42 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa
P. 42
BADAN POM HADIR MeMPeRkuAt sIsteM PeNgAWAsAN,
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA MeNINgkAtkAN PeLAYANAN DAN PeRLINDuNgAN
2. perpres tentang Utama, serta penguatan fungsi cegah tangkal, investigasi, dan
Badan pengawas obat dan makanan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perun
Dengan pertimbangan bahwa pengawasan obat dan ma dangundangan di bidang pengawasan obat dan makanan me
kanan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan lalui pembentukan Deputi Bidang Penindakan.
peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk
mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan 3. rancangan undang-undang
efektivitas pengawasan obat dan makanan, pemerintah meman pengawasan obat dan makanan
dang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang penga Rancangan UndangUndang (RUU) Pengawasan Obat dan
wasan obat dan makanan. Atas dasar pertimbangan ter sebut, Makanan yang merupakan inisiatif DPR, telah masuk dalam
pada 9 Agustus 2017 Presiden Joko Widodo telah menan da program legislasi nasional (Prolegnas) sebagai RUU Prioritas
tangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tahun 2018.
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). DPR menyampaikan bahwa UU tentang Pengawasan Obat
Langkah itu merupakan tonggak baru dalam upaya pemerintah dan Makanan ini sangat diperlukan karena belum ada peraturan
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia terkait produksi yang spesifik mengatur pengawasan obat dan makanan yang
dan peredaran obat dan makanan. dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan pengawasan obat dan
Substansi yang diatur dalam Perpres 80 Tahun 2017 pada makanan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat
prinsipnya meliputi penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan melalui pengawasan obat dan makanan yang bersifat full
Badan POM dalam rangka penguatan kelembagaan. Selain itu, spectrum/optimum.
juga penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Urgensi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
(APIP) melalui pengembangan Inspektorat menjadi Inspektorat meliputi:
1) Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri obat dan
makanan dalam rangka peningkatan daya saing.
Dalam menjalankan fungsi regulatori di bidang obat dan
Penyerahan naskah akademik RUU Pengawasan Obat dan Makanan dari Badan
POM kepada Komisi IX DPR RI, Jakarta (18/10/16).
32 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 33
