Page 45 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MeMPeRkuAt sIsteM PeNgAWAsAN,
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA MeNINgkAtkAN PeLAYANAN DAN PeRLINDuNgAN

Ordonansi Obat Keras yang seharusnya sudah dicabut.
3) Perkuatan fungsi penegakan hukum terhadap kejahatan di
bidang obat dan makanan.
Diperlukan payung hukum yang kuat dalam upaya pene­
gakan hukum terhadap segala pelanggaran di bidang obat
dan makanan. Namun demikian perlu ada clusterisasi dan
pem bedaan yang jelas secara proporsional antara pene­
gakan hukum/pemberian sanksi atas pelanggaran obat dan
makanan di jalur legal (khususnya untuk pelaku usaha yang
berupaya comply terhadap peraturan perundang­undangan)
dan pelanggaran di jalur ilegal. Badan POM perlu mengambil
peran melalui perkuatan kewenangan dalam penindakan
pelanggaran hukum terkait obat dan makanan di jalur
ilegal melalui perkuatan kewenangan PPNS Badan POM.
Terhadap pelanggaran yang bersifat administratif, Badan
POM perlu memiliki kewenangan untuk dapat mengambil
tindakan administratif secara langsung melalui pemberian
sanksi administratif kepada pelaku usaha diiringi pemberian
bimbingan teknis kepada pelaku usaha agar dapat senantiasa
memenuhi segala standar, persyaratan, dan ketentuan sesuai
regulasi yang ada.
Materi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan terdiri
dari 19 (sembilan belas) bab, dengan ruang lingkup obat dan
ma kanan meliputi obat, bahan obat, obat bahan alam, ekstrak
bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
RUU ini mengatur penggolongan, standar dan persyaratan,
makanan, Badan POM perlu mengambil peran melalui pembuatan/produksi, penandaan, peredaran, pemasukan dan
pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bagi pelaku pengeluaran, promosi dan iklan, pengambilan sampel, pengujian,
usa ha agar mampu memenuhi ketentuan persyaratan regis­ penarikan kembali dan pemusnahan, kelembagaan, koordinasi,
trasi, produksi, atau distribusi yang ditetapkan Badan POM pem binaan, tanggung jawab dan tanggung gugat, penelitian
demi menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat dan pengembangan, peran serta masyarakat, tenaga pengawas,
dan makanan, serta untuk meningkatkan daya saing produk penyidikan dan ketentuan pidana.
baik di tingkat nasional maupun global. Tujuan pengaturan RUU tentang Pengawasan Obat dan
2) Peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat Makanan yaitu menjamin standar dan persyaratan obat dan
dan makanan. makanan yang beredar; melindungi masyarakat dari peng­
Sampai saat ini belum ada UU yang secara spesifik mengatur gunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan
pengawasan obat dan makanan sebagai landasan pelaksanaan persyaratan; mencegah penggunaan yang salah dari obat dan
pengawasan yang efektif dalam rangka perlindungan masya­ makanan; mencegah penyalahgunaan obat dan makanan;
rakat. Pengawasan obat dan makanan bersifat full spectrum, memberikan kepastian hukum; dan menciptakan iklim usaha
mulai pre-market hingga post-market. Apalagi pengawasan yang sehat dalam rangka membuat dan mengedarkan obat dan
obat masih mengacu pada peraturan produk Belanda yaitu makanan.

34 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 35