Page 43 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa
P. 43

BADAN POM HADIR                                 MeMPeRkuAt sIsteM PeNgAWAsAN,
 keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA             MeNINgkAtkAN PeLAYANAN DAN PeRLINDuNgAN


 2.  perpres tentang   Utama, serta penguatan fungsi cegah tangkal, investigasi, dan
    Badan pengawas obat dan makanan  penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perun­
 Dengan pertimbangan bahwa pengawasan obat dan ma­  dang­undangan di bidang pengawasan obat dan makanan me­
 kanan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan   lalui pembentukan Deputi Bidang Penindakan.
 peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan  untuk
 mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan   3.  rancangan undang-undang
 efektivitas pengawasan obat dan makanan, pemerintah meman­     pengawasan obat dan makanan
 dang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang penga­  Rancangan Undang­Undang (RUU) Pengawasan Obat dan
 wasan obat dan makanan. Atas dasar pertimbangan ter sebut,   Makanan yang merupakan inisiatif DPR, telah masuk dalam
 pada 9 Agustus 2017 Presiden Joko Widodo telah menan da­  program  legislasi  nasional  (Prolegnas)  sebagai  RUU  Prioritas
 tangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017   tahun 2018.
 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).   DPR menyampaikan bahwa UU tentang Pengawasan Obat
 Langkah itu merupakan tonggak baru dalam upaya pemerintah   dan Makanan ini sangat diperlukan karena belum ada peraturan
 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia terkait produksi   yang  spesifik  mengatur  pengawasan  obat  dan  makanan  yang
 dan peredaran obat dan makanan.   dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan pengawasan obat dan
 Substansi yang diatur dalam Perpres 80 Tahun 2017 pada   makanan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat
 prinsipnya meliputi penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan   melalui pengawasan obat dan makanan yang bersifat  full
 Badan POM dalam rangka penguatan kelembagaan. Selain itu,   spectrum/optimum.
 juga penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah   Urgensi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
 (APIP) melalui pengembangan Inspektorat menjadi Inspektorat   meliputi:
               1)  Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri obat dan
                   makanan dalam rangka peningkatan daya saing.
                   Dalam  menjalankan  fungsi  regulatori  di  bidang  obat  dan
























               Penyerahan naskah akademik RUU Pengawasan Obat dan Makanan dari Badan
               POM kepada Komisi IX DPR RI, Jakarta (18/10/16).




 32 I tiga taHUn KinERJa Badan POM          tiga taHUn KinERJa Badan POM I 33
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48