Page 39 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MeMPeRkuAt sIsteM PeNgAWAsAN,
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA MeNINgkAtkAN PeLAYANAN DAN PeRLINDuNgAN

dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan
obat dan makanan; 3) Mengembangkan sistem pengawasan obat
dan makanan; 4) Menyusun pedoman peningkatan efektivitas
memperkuat sistem penGaWasan, pengawasan obat dan makanan; 5) Melakukan pemberian bim­
bingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan
meninGkatkan pelayanan dan makanan; 6) Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat
dan Makanan dengan instansi terkait.
perlindunGan dengan memberlakukan regulasi terkait pengawasan obat dan
Badan POM telah menjalankan amanah tersebut antara lain
makanan; mengembangkan aplikasi SMART BPOM; menyu­
sun pedoman peningkatan efektivitas pengawasan obat dan
ma kanan; memberikan bimbingan teknis dan supervisi baik
kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun lintas sektor terkait
pengawasan obat dan makanan dalam berbagai bentuk kegiatan
i. aspek leGal dan target komunitas, misalnya gerakan keamanan pangan desa,
program pasar aman dari bahan berbahaya, dan ToT untuk
1. Inpres Tentang Peningkatan Efektivitas petu gas pengawas di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/
pengawasan obat dan makanan Kota; meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam bentuk
Dalam rangka penguatan pengawasan obat MoU dan Perjanjian Kerja Sama; mengoordinir dan memantau
dan makanan melalui penguatan kelembagaan Ba­ rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang ditin­
dan POM, Presiden Joko Widodo mengeluarkan daklanjuti oleh instansi terkait; melakukan simplifikasi dan re­
Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan gulasi perizinan; dan menetapkan Klasifikasi Baku Lapangan
Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Pening­ Usaha Indonesia (KBLI) di sektor obat dan makanan.
katan efisiensi pelaksanaan pengawasan obat dan Inpres 3 Tahun 2017 mengamanahkan agar Badan POM
makanan tersebut dapat terwujud melalui sinergi mengoordinasikan pengawasan obat dan makanan dengan K/L
pengawasan obat dan makanan yang bersifat lintas dan pemerintah daerah terkait. Namun dalam pelaksanaannya,
Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah dae­ fungsi koordinator pelaksanaan pengawasan obat dan makanan
rah serta aksi nyata masing­masing K/L dan peme­ lintas institusi itu sulit. Hal ini mengingat posisi Badan POM
rintah daerah dalam peningkatan efektivitas penga­ se ba gai lembaga pemerintah non kementerian. Hambatan
wasan obat dan makanan. un tuk menjalankan fungsi koordinasi juga terjadi di tingkat
K/L pemerintah pusat, provinsi, dan kabu­ dae rah. Perbedaan tingkat eselonisasi menjadi kendala bagi
paten/kota dilibatkan dalam pengawasan obat dan Badan POM di daerah, padahal Badan POM di daerah harus
makanan. Badan POM mempunyai peran stra te gis mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan obat dan
karena memiliki kompetensi dan dukungan pera­ makanan dan memastikan tindak lanjut oleh pemerintah provinsi
latan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai dan kabupaten/kota terhadap penanganan pelanggaran, misalnya
Besar/Balai POM/Kantor Badan POM yang tersebar pemberian sanksi penutupan sarana produksi/distribusi.
di seluruh Indonesia. Salah satu bentuk upaya peningkatan efektivitas pengawasan
Khusus Badan POM terdapat enam Instruksi dalam konteks pengawalan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Pening­
Presiden yaitu: 1) Menyusun dan menyempurnakan katan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta UU
regu lasi terkait pengawasan obat dan makanan sesuai Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain
dengan tugas dan fungsinya; 2) Bersinergi menyusun dilakukan melalui forum komunikasi pengawasan distribusi dan

28 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 29