Page 19 - Gabungan Konferensi Pers Penyerahan Bantuan COVID-19 dari Badan POM kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

yang dihasilkan selama proses penanganan pasien COVID-19 di RS Darurat Corona
Kemayoran.

Kemudian pada 1 April alat Realtime PCR (Polymerase Chain Reaction) Badan
POM juga dimanfaatkan untuk mendukung pengujian deteksi severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2) yang menyebabkan
penyakit Coronavirus disease 2019 (COVID-19) di laboratorium/Labkesda DKI
Jakarta.

Kepala Badan POM RI, Penny K.
Lukito dalam konferensi pers di
Kantor BNPB, Selasa (7/4/2020).
Foto Dok. BPOM

Dalam mendukung ketersediaan
obat dalam kondisi pandemi COVID-
19, Penny juga mengatakan akan
mendorong upaya seperti
percepatan registrasi obat dan
produk biologi (PB) melalui upaya simplifikasi persyaratan registrasi, prioritas
penilaian melalui jalur fast track khusus untuk obat yang digunakan dalam
penanganan COVID19.

“Saat ini kami berlakukan timeline registrasi paling lama 6 jam untuk Pra Registrasi,
20 Hari Kerja (HK) untuk registrasi obat baru dan PB, serta 5 HK untuk registrasi
obat generik,” jelas Penny.
Percepatan pemberian izin edar yang dilakukan ini dalam skema Emergency Use
Authorization (EUA), dengan pertimbangan risk and benefit serta dilakukan
peninjauan kembali jika didapatkan data baru. Hal ini menunjukkan bahwa Badan
POM tetap berupaya menjaga keamanan obat beredar dalam kondisi darurat.

“Badan POM juga melakukan percepatan importasi bahan baku obat dari 1 HK
menjadi paling lama 2 jam, percepatan sertifikasi paling lama 7 HK dan resertifikasi
Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) paling lama 5 HK, serta percepatan
sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) paling lama 7HK. Juga
memberlakukan fast track evaluasi dan persetujuan pengajuan uji klinik obat COVID-
19 dengan timeline yang semula 20 HK menjadi 4 HK,” lanjutnya.

Dari sisi pengawasan di lapangan, BPOM melakukan pengawasan bantuan obat
COVID-19 dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, baik melalui Bandara
Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma maupun Pelabuhan Tanjung Priok,
karena rawan disalahgunakan.

Untuk mempercepat proses verifikasi dokumen, BPOM menempatkan tenaga yang
kompeten di BNPB agar dapat berkoordinasi dan bekerja bersama dengan tim
Gugus Tugas.

Melalui Balai Besar/Balai POM dan Kantor Badan POM di kabupaten/kota di seluruh
Indonesia (UPT badan POM), BPOM terus melakukan pengawasan mutu obat sejak
penerimaan sampai pendistribusian melalui sampling pengujian (rapid test),