Page 21 - 101219_Berantas Peredaran Obat dan Makanan Ilegal, Badan POM Gerebek Gudang Pengiriman Barang

Judul : Kosmetik Ilegal Buat Negara Rugi Rp53 M

Nama Media : medcom.id

Tanggal : 11 Desember 2019

Halaman/URL: https://www.medcom.id/nasional/hukum/dN62L50N-kosmetik-ilegal-
buat-negara-rugi-rp53-m

Tipe Media : Online

Jakarta: Bisnis kosmetik ilegal
melalui jasa pengiriman dibongkar
Badan Pengawas Obat dan
Makanan. Peredaran kosmetik, obat
tradisional, dan pangan olahan ilegal
ini dijalankan melalui jasa pengiriman
PT Boxme Fulfillment Centre dan
penjualan daring PT 2WTRADE.

"Total kerugian negara ini mencapai
Rp53 miliar," kata Kepala Badan POM Penny Kusumastuti Lukito di Gudang PT
Boxme Fulfillment Centre, Jalan Agung Karya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa,
10 Desember 2019.

Menurut dia, barang-barang ini tidak mendapatkan izin edar dari BPOM. BPOM pun
menyita 59 jenis barang yang meliputi 43.071 kosmetik ilegal senilai Rp17,17 miliar,
58.355 obat tradisional ilegal Rp27,98 miliar, dan 14.533 makanan olahan ilegal
Rp7,21 miliar.

"Ini merugikan dunia usaha kosmetik, obat tradisional, pangan yang ingin berusaha
dengan fair, dengan baik itu tentunya merugi dengan adanya upaya peredaran
perdagangan seperti ini. Income pemasukan tax pajak pada pemerintah juga semakin
jauh berkurang," ungkap Penny.

Kerugian lainnya menyangkut aspek kesehatan masyarakat. Jika masyarakat
mengonsumsi produk-produk ilegal tak terdaftar, tidak ada jaminan kandungan di
dalamnya baik bagi tubuh manusia.
"Bisa jadi juga palsu, kelihatannya impor tapi impor palsu ini akan kita telusuri. Bisa
jadi dibuat di satu fasilitas gudang yang kita tidak tahu ya produk tempat-tempat
ilegal," kata dia.

BPOM memerika 10 saksi terkait temuan ini. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 197
Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 62 ayat
1 juncto Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
juncto Pasal 142 junctoPasal 91 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda maksimal Rp1,5 miliar.