Page 22 - pembentukan duta kosmetik dan jamu

Judul : Peredaran Jamu dan Kosmetik Ilegal Meningkat, BPOM Lakukan Ini
Nama Media : jpnn.com
Tanggal : 3/16/2022
Halaman/URL : https://www.jpnn.com/news/peredaran-jamu-dan-kosmetik-ilegal-
meningkat-bpom-lakukan-ini
Tipe Media : Media Online

Kepala Badan Pengawasan Obat dan
Makanan (BPOM) Penny K Lukito
membuka secara online acara Kick Off dan
Pelatihan Fasilitator dalam rangka
Pembentukan Duta Jamu Aman dan Duta
Kosmetik Aman, Selasa (15/3).

Dalam kesempatan tersebut, Penny
mengatakan kebutuhan masyarakat akan
obat tradisional, suplemen kesehatan, dan
kosmetik pada masa pandemi Covid-19
meningkat. Namun, lanjut Penny, hal itu
kerap disalahgunakan oknum dengan
memproduksi dan mendistribusikan
produk yang tidak memenuhi standar
keamanan, mutu serta manfaat.

"Kejahatan yang dilakukan di antaranya, pertama, penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) pada obat
tradisional (OT), kedua, penggunaan bahan berbahaya/bahan dilarang, seperti Merkuri dan Rhodamin
B di kosmetik," kata Penny. "Serta ketiga, promosi dan pencantuman klaim berlebihan atau
menyesatkan. Klaim tersebut, seperti sebagai obat pegal linu, batuk/pilek, dan stamina pria serta dapat
mengobati berbagai penyakit termasuk menyembuhkan Covid-19," sambung Penny.

Penny menambahkan hasil pengawasan BPOM pada 2021 menemukan peningkatan pelanggaran iklan
kosmetik dan obat tradisional dibandingkan tahun 2020. "Pelanggaran iklan kosmetika pada tahun 2021
sebesar 27,85 persen yang meningkat dibandingkan tahun 2020, yaitu 19,89 persen. Iklan Obat
Tradisional yang tidak memenuhi ketentuan pada tahun 2021 sebesar 51,68 persen, meningkat
dibandingkan tahun 2020, yaitu 41,08 persen," ujar Penny.

Selain itu, Indeks Kesadaran Masyarakat (IKM) berdasarkan survei BPOM pada 2021 terhadap komoditi
obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika masih lebih rendah dibandingkan IKM komoditi
obat dan pangan. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan obat
tradisional dan kosmetik aman, BPOM bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Perguruan Tinggi serta Dinas Pendidikan di daerah dengan melakukan "Program Badan POM