Page 27 - pembentukan duta kosmetik dan jamu
P. 27
Judul : Waspada Peredaran Suplemen dan Jamu Tradisional Berbahaya di e-
Commerce, ini Cara Mengeceknya
Nama Media : bangsaonline.com
Tanggal : 3/16/2022
Halaman/URL : https://www.bangsaonline.com/berita/102611/waspada-peredaran-
suplemen-dan-jamu-tradisional-berbahaya-di-e-commerce-ini-cara-
mengeceknya?browsefrom=mobile
Tipe Media : Media Online
Prihatin dengan maraknya peredaran
suplemen kesehatan, Anggota Komisi IX
DPR RI Nurhadi menggelar sosialisasi
kepada masyarakat dan pengusaha di
Desa Sidorejo, Kecamatan Pare,
Kabupaten Kediri, Selasa (15/3) kemarin.
Sosialisasi itu bekerja sama dengan
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM) yang diwakili Dra. Yusmeiliza
sebagai kordinator pengawasan,
informasi produk obat tradisional, obat
kuasi, dan suplemen kesehatan.
“Saya memilih Kecamatan Pare untuk
kegiatan sosialisasi ini karena di wilayah
ini ada pelaku UMKM, konsumen,
maupun yang memproduksi secara perorangan agar mendapatkan pengarahan yang tepat dari BPOM,
terkait penggunaan ataupun produksi yang benar obat tradisional, jamu tradisional, maupun
suplemen," kata Nurhadi, Rabu (16/3/22).
Ia mengklaim, meredupnya produsen jamu tradisional dari Cilacap, karena dampak dari sosialisasi yang
terus dilakukan BPOM. Sehingga masyarakat paham akan dampak bahaya jamu yang dicampur dengan
bahan kimia obat (BKO).
"Pada esensinya, jamu tradisional itu tidak bisa membawa dampak secara langsung atau instan, karena
secara empiris bagus untuk jangka panjang. Karena herbal itu sebenarnya makanan bagi tubuh
manusia. Jadi kalau minum jamu, kemudian badannya terasa enteng atau berkeringat, itu harus
berhati-hati. Karena bisa jadi ada campurannya bahan kimia. Karena kerja herbal itu akan terasa
dampaknya setelah mengkonsumsi beberapa hari berikutnya,” ungkap politikus Nasdem itu.
Karena itu, ia mengimbau agar masyarakat lebih waspada dan tidak sembarangan mengonsumsi jamu
atau obat tradisional. "Harus diperhatikan dan dicek dahulu mengenai kemasan, label, izin edar,
maupun kedaluwarsanya," katanya. "Kalau jamu tradisionalnya berupa PIRT, itu sah-sah saja kalau kita
mengetahui produsennya. Seperti halnya jamu gendong, itu tidak perlu izin BPOM, karena produknya