Page 10 - Perpanjangan Batas Kadaluwarsa Vaksin COVID-19

Judul : Kemenkes dan BPOM Diminta Transparan Soal Vaksin Kedaluawarsa
Nama Media : rmol.id
Tanggal : 14 Maret 2022
Halaman/URL : https://www.rmolsumsel.id/kemenkes-dan-bpom-diminta-transparan-soal-
vaksin-kedaluawarsa
Tipe Media : Media Online

Kementerian Kesehatan dan BPOM
didesak terbuka kepada masyarakat
terkait 18 juta dosis vaksin yang sudah
kedaluwarsa. Jurubicara Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Mufida Kurniasih
menyebut jutaan vaksinasi yang
kedaluwarsa merupakan program
vaksinasi gratis dari negara-negara maju
ke negara berkembang.

Dia menyebut beberapa negara di Afrika
tegas menolak vaksin bantuan ini karena
masa kedaluwarsanya sudah mepet. Sementara Indonesia mengambil bantuan ini karena merasa
mampu untuk melakukan percepatan vaksinasi nasional.

"Faktanya kan sampai masa kedaluwarsa masih tersisa jutaan. Maka harus dievaluasi. Sekali lagi saya
ingatkan mesti vaksinnya gratis tapi proses sejak penerimaan, penyimpanan, distribusi ke daerah,
penyimpanan di daerah sampai proses vaksinasi melibatkan anggaran negara,” kata Mufida kepada
wartawan, Minggu (13/3).

Anggota Komisi IX DPR RI ini juga telah meminta Komisi IX segera memanggil Kemenkes dan BPOM untuk
meminta penjelasan terkait vaksin kedaluwarsa. Masalah itu nantinya akan dibahas panja vaksin untuk
mengevaluasi berbagai persoalan terkait vaksinasi.

"Kami harapkan Kemenkes dan BPOM tidak main-main dengan kepercayaan publik soal vaksinasi dan
tidak menjadikan bahan percobaan,” ucapnya.

Menurutnya, perlu ada kajian yang independen tentang perpanjangan kedaluwarsa vaksin.

“Ini aneh. Kalau memang masih bisa dilakukan perpanjangan vaksin yang sudah kedaluwarsa, mengapa
baru sekarang diinformasikan. Harusnya sudah sejak awal disampaikan kepada publik,” demikian Mufida.