Page 105 - Pengawalan Badan POM Pada Uji Klinik Vaksin COVID-19
P. 105
Selain dengan Sinovac, Sinofarm, dan Cansino, Pemerintah kini juga tengah menjajaki
kerja sama dengan produsen vaksin asal Inggris, AstraZeneca.
Airlangga mengatakan, ada 100 juta dosis vaksin yang dipersiapkan dalam kerja sama
ini.
Untuk mengamankan kerja sama dengan AstraZeneca ini, Pemerintah harus membayar
uang muka atau down payment (DP) sebesar USD 250 juta atau senilai Rp3,7 triliun.
Uang muka tersebut setara dengan 50 persen dari total harga yang harus dibayar
pemerintah untuk pengadaan 100 juta vaksin corona.
Uang muka atau DP ini sudah diatur dalam Perpres 99 tahun 2020 tentang
vaksinasi Covid-19. DP, kata Airlangga, memang perlu dibayarkan untuk pembelian
vaksin yang masih dalam tahap uji klinis alias belum bisa diproduksi.
Dana pembelian vaksin sendiri sudah dianggarkan dalam APBN melalui program
pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Terkait pengadaan vaksin, pemerintah sudah mengeluarkan Perpres 99/2020 tentang
pengadaan vaksin. Dan saat ini Menkes maupun Menteri BUMN sedang negosiasi final
dengan AstraZeneca. Kita menyiapkan untuk pengadaan 100 juta dan itu diperlukan DP
sebesar 50 persen atau 250 juta (dolar AS)," kata Airlangga.
Cek Halal
Terkait kehalalan vaksin, Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memastikan vaksin Covid-
19 halal digunakan. Menurutu dia status halal tersebut sudah masuk dalam pembahasan
MUI.
"Terkait halal sudah dibahas dengan MUI dan insyaallah karena untuk pandemi COVID
semua insyaallah halal thoyyiban," ujar Airlangga.
Selain menunjuk MUI untuk melakukan sertifikasi halal, pemerintah juga meminta
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk ikut menguji. Sehingga masyarakat Indonesia,
khususnya umat muslim, tidak perlu ragu lagi dengan status halal vaksin Covid-19.
"Ada LPH dibuka seluas-luasnya termasuk perguruan tinggi negeri dan swasta yang
berbasis yayasan Islam, ormas bisa dilibatkan. Tapi seluruh standar dan sidang fatwa
MUI, jadi deadlock bisa diselesaikan," ucap Airlangga.
MUI sendiri rencananya pada Rabu (14/10) besok bersama dengan Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Bio Farma
selaku BUMN yang mendistribusikan vaksin tersebut akan bertolak ke China untuk
memastikan kehalalan vaksin corona.
Untuk kehalalan vaksin Corona G42/Sinopharm sendiri akan diambil dari data uji klinis di
Uni Emirat Arab (UAE) karena di produksi di negara tersebut. Perlu diketahui,
perusahaan asal UAE Group 42 (G42) bekerja sama dengan Sinopharm-China dalam
pengembangan vaksin Corona. "MUI-nya Abu Dhabi sudah menyatakan no issue
dengan kehalalan vaksin G42," kata Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dalam
