Page 32 - Konpers Kosmetik Ilegal-PIK

Dalam hal ini, pabrik melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Adapun tertulis ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1
miliar.

Kedua, yaitu tindakan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar
dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Pabrik melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan.

Tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp1 miliar.

Ketiga, yaitu aksi memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini termasuk pelanggaran terhadap Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelanggaran ini berpotensi ancaman hukuman pidana penjara selama maksimal 5 tahun atau denda paling
banyak Rp2 miliar.

BPOM masih melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi karyawan dan 1 orang ahli.

Hasil pemeriksaan, 1 (satu) orang diduga pelaku berinisial SJT yang merupakan pemilik usaha. Praktik
produksi ini diduga sudah dilakukan pelaku sejak tahun 2020 di lokasi lain, yaitu di daerah Jakarta Barat.
Sedangkan kegiatan produksi di Jakarta Utara diduga dilakukan sejak bulan September 2022.