Page 41 - Badan POM Gandeng E-Commerce dan Marketplaces
P. 41
Judul : BPOM Temukan 4063 Situs Jual Obat di Luar Standar
Keselamatan
Nama Media : tempo.co
Tanggal : 17 Oktober 2019
Halaman/URL: https://bisnis.tempo.co/read/1260933/bpom-temukan-4063-situs-jual-
obat-di-luar-standar-keselamatan
Tipe Media : Online
TEMPO.CO, Jakarta - Badan
Pengawasan Obat dan Makanan
atau BPOM menemukan 4.063 situs
yang menjual obat tidak sesuai
dengan ketentuan keselamatan dan
keamanan lembaga tersebut. Ribuan
situs tersebut merupakan data yang
terkumpul hingga 2019 hasil
penelusuran Tim Patroli Siber BPOM
“3.583 di antaranya atau 88 persen ditemukan dijual di marketplace,” kata Kepala
BPOM Penny Lukito dalam acara penandatanganan kerja sama pengawasan obat
dan makanan yang dijual secara online. Kerja sama ini melibatkan enam e-commerce
yaitu Go-Jek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Klikdokter, dan Halodoc.
Dari jumlah ini, Penny menyebut 2719 situs sudah di-take down dengan bantuan
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan
tahun lalu. Maret 2019, BPOM mengumumkan bahwa selama tahun 2018, tidak
kurang 2.217 situs yang menjual obat di luar ketentuan telah diblokir oleh Kominfo
atas permintaan BPOM.
Kondisi inilah yang membuat kerja sama BPOM dan e-commerce terjadi. Selama ini,
BPOM hanya melacak adanya peredaran obat dan makanan tidak sesuai ketentuan
di marketplace. Setelah itu, BPOM bersurat ke pemilik marketplace agar penjualan
produk tersebut bisa dihentikan.
Dengan kerja sama ini, BPOM pun bisa bertukar data dengan marketplace agar
pengawasan lebih ketat. Pengawasan akan dilakukan, mulai dari tahap peredaran dan
penjualan, hingga iklan dan promosi dari produk tersebut. “Sebab, pemilik
marketplace lah yang harus bertanggung jawab paling utama di sini,” kata Penny.
Assistant Vice President of Public Policy and Government Relations Bukalapak, Bima
Laga mengatakan lewat kerja sama ini, perusahaannya siap membangun sistem
pengawasan yang lebih efektif bersama BPOM. Ia mengakui, selama ini pengawasan
baru sebatas pemberitahuan via surat dari BPOM. “Ketika terima surat, kami langsung
men-take down,” ujarnya.
Sementara itu, Vice President Public Policy and Government Relations Tokopedia,
Astri Wahyuni, meminta pengawasan tak hanya dilakukan oleh e-commerce dan
BPOM semata. Ia meminta masyarakat pengguna e-commerce untuk ikut aktif
