Page 42 - Dukung Pengarusutamaan Obat Tradisional, Badan POM Komitmen Dampingi UMKM untuk Penuhi Standar CPOTB

Dalam kunjungan kerja ini Menko PMK bermaksud menyerap aspirasi masyarakat
khususnya petani tanaman obat sebagai ujung tombak penyediaan bahan baku
obat tradisional. Demikian siaran pers B2P2TOOT yang diterima Redaksi
JamuDigital.Com

Petani tanaman obat menjadi perhatian Prof Muhadjir karena dipahami bahwa
Indonesia masih melakukan impor bahan baku obat tradisional. Mencoba mengurai
permasalahan tersebut, Kemenko PMK memulai dengan
mengidentifikasi permasalahan di tingkat produsen tanaman obat yaitu mereka para
petani.

Dialog Petani Tanaman Obat
Dialog yang diikuti perwakilan petani tanaman obat binaan B2P2TOOT mengungkap
sejumlah permasalahan yang dihadapi para petani antara lain fluktuasi harga jual
hasil pnanen tanaman obat, belum terbukanya pasar untuk jenis-jenis tanaman obat
tertentu, banyaknya hama dan penyakit sebagai kendala budidaya, dan masih
rendahnya kualitas sejumlah komoditas tanaman obat.

Terkait permasalah tersebut para petani menyampaikan permohonan adanya
kepastian harga, dan pembukaan pasar misal dengan diterbitkannya peraturan yang
mewajibkan masyarakat untuk minum jamu; bantuan teknis pelatihan budidaya,
pascapanen, dan pembuatan produk olahan tanaman obat; serta kemudahan
perizinan untuk membuka usaha mikro obat tradisional, hon ada aturan minum
jamu.

Harapan para petani itu diperkuat dengan pernyataan Bupati Yuliatmono tentang
perlunya sebuah sistem bulog yang diberlakukan untuk produk tanaman obat yang
tetap menjaga harga beli hasil panen dari petani dengan cara memberlakukan
keanggotaan yang ketat dan permodalan dari pemerintah non pinjaman.

Menko PMK menjelaskan Kemenko PMK concern terhadap jamu karena lingkup
tanggung jawab dan wewenang Kemnko PMK sangat luas meliputi koordinasi,
sinkronisasi, mengendalikan program pembangunan manusia dan
kebudayaan. Kementerian yang berada dalam lingkup koordinasi Kemenko PMK
adalah Kemendikbud, Kemenag, Kemnkes, Kemensos, Kemenpira, Kemendes, dan
Kementerian Pemberdayaan Wanita. Selain kementerian, lembaga yang berada
dalam koordinatornya adalah BNPB, BPOM, BKKBN, dan BPJS.

Menyinggung isu yang sedang memanas saat ini, Menko PMK mengatakan
bahwa omnibus law dimaksudkan untuk memotong birokrasi, memperluas lapangan
kerja, dan memperluas usaha. Di Indonesia saat ini terdapat 137 juta angkatan
kerja dan 7 juta diantaranya pengangguran.

UU Cipta Kerja ditujukan untuk mempermudah izin usaha termasuk UMKM sehingga
akan memperbanyak lapangan kerja yang terbuka. Diperlukan peraturan turunan
dari undang-undang tersebut agar implementasinya dapat mencapai tujuan yang
diharapkan yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakar melalu pembukaan usaha
dan lapngan kerja seluas-luasnya.