Page 123 - Badan POM Pastikan Terus Kawal Keamanan dan Mutu Vaksin COVID-19 Sebelum dan Selama Peredaran
P. 123

Sepulang dari Tiongkok, tim masih menunggu beberapa dokumen yang kurang.

               Dokumen itu diterima secara lengkap oleh tim MUI, Selasa (5/1/2021) melalui surat
               elektronik.

               Pada  hari  yang  sama,  tim  juga  merampungkan  audit  lapangan  di  Biofarma  yang
               nantinya akan memproduksi vaksin ini secara masal.

               Tim kemudian melaporkan hasil audit tersebut kepada Komisi Fatwa MUI Pusat untuk
               dilakukan kajian keagamaan menentukan kehalalan vaksin.

               Hari ini Komisi Fatwa telah menentukan kehalalan dan kesucian vaksin ini.

               Namun, fatwa utuh belum keluar karena masih menunggu aspek toyib atau keamanan
               digunakan dari BPOM.

               Bila BPOM sudah mengeluarkan izin, maka vaksin buatan Sinovac ini bisa digunakan.
               Vaksinasi mulai pekan depan

                Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap masyarakat ikut program vaksinasi yang
               akan dimulai pada pekan depan.

               Ia mengatakan apabila ada masyarakat yang tidak mau divaksin Covid-19 maka tidak
               hanya merugikan diri sendiri melainkan juga orang lain.
               Hal itu disampaikan presiden kepada para pedagang mikro dalam acara penyerahan
               Bantuan  Model  Kerja  (BMK)  di  Istana  Kepresidenan,  Bogor,  Jawa  Barat,  Jumat,
               (8/1/2020).

               "Karena kalau ada yang tidak mau divaksin itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri
               tetapi bisa merugikan orang lain," kata Presiden.

               Menurut presiden proses vaksinasi Covid-19 layaknya imunisasi kepada anak-anak.
               Ia akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19.
               "Vaksinasi itu kayak imunisasi bayi anak-anak.  kayak gitu aja," katanya.

               Sebelumnya Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
               (PEN) Airlangga Hartarto mengingatkan bahwa vaksinasi Covid-19 hukumnya wajib.

               Kewajiban itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
               Penyakit Menular dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991.

               "Jadi vaksin itu adalah hukumnya wajib, itu berdasarkan UU Nomer 4 Tahun 1984
               yang turunannya adalah PP 40 tahun 1991."

               "Vaksinasi  sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan  imunitas  pada  masyarakat  atau
               untuk  mencapai  herd  imunity,"  kata  Airlangga  kepada  Tribunnews.com,  Kamis,
               (7/1/2021).
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128