Page 122 - Badan POM Pastikan Terus Kawal Keamanan dan Mutu Vaksin COVID-19 Sebelum dan Selama Peredaran
P. 122
Sehingga BPOM tidak bisa terburu buru mengeluarkan EUA, dimana dalam
pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan memerlukan waktu lama, guna
memastikan vaksin aman dan bermutu.
"Pemerintah untuk tanggal 13 Januari akan melakukan vaksinasi tapi itu bukan berarti
mengikat badan POM harus tanggal sekian harus memberikan EUA," tegas Penny.
MUI Tetapkan Vaksin Covid-19 Buatan Sinovac Halal dan Suci
Komisi Fatwa MUI Pusat menetapkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac halal dan suci
digunakan.
Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi Fatwa MUI menggelar rapat pleno
tertutup di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2021).
Namun, fatwa yang dikeluarkan MUI ini belum final karena masih menunggu izin
keamanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Yang terkait aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi panjang penjelasan auditor,
rapat Komisi FAtwa menyepekati bahwa vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac
Lifescience yang sertifikasinya diajukan Biofarma suci dan halal," ujar Ketua MUI
Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh, Jumat (8/1/2020) di Hotel Sultan, Jakarta.
Menurutnya, meskipun sudah halal dan suci, fatwa MUI belum final karena masih
menunggu keputusan BPOM terkait keamanan (safety), kualitas (quality), dan
kemanjuran (efficacy).
"Akan tetapi terkait kebolehan penggunaannya, ini sangat terkait dengan keputusan
mengenai aspek keamanan, kualitas, dan efficacy BPOM. Ini akan menunggu hasil
final kethoyibannya. Fatwa utuhnya akan disampaikan setelah BPOM menyampaikan
mengenai aspek keamanan untuk digunakan, apakah aman atau tidak, maka fatwa
akan melihat," ujarnya.
Niam merinci, rapat yang diikuti pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat
tersebut, hanya membahas menetapkan kesesuaian syariah vaksin Covid-19 yang
diproduksi Sinovac Lifescience.co.
"Artinya yang kita bahas hari ini adalah mengenai produk vaksin Covid-19 dari
produsen Sinovac ini bukan yang lain. Pembahasan diawali pemaparan audit dari
auditor," ungkapnya.
Komisi Fatwa menetapkan kehalalan ini setelah sebelumnya mengkaji mendalam
laporan hasil audit dari tim MUI.
Tim tersebut terdiri dari Komisi Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MUI.
Tim tersebut sebelumnya telah berpengalaman dalam proses audit Vaksin MR.
Tim sebelumnya tergabung dalam tim Kementerian Kesehatan, Biofarma, dan BPOM
sejak bulan oktober 2020.
Mereka bersama tim lain mengunjungi pabrik Sinovac dan mengaudit kehalalan
vaksin di sana.
