Page 82 - Badan POM Pastikan Terus Kawal Keamanan dan Mutu Vaksin COVID-19 Sebelum dan Selama Peredaran
P. 82
Tim tersebut sebelumnya telah berpengalaman dalam proses audit Vaksin MR.
Tim sebelumnya tergabung dalam tim Kementerian Kesehatan, Biofarma,
dan BPOM sejak bulan oktober 2020.
Mereka bersama tim lain mengunjungi pabrik Sinovac dan mengaudit kehalalan
vaksin di sana.
Sepulang dari Tiongkok, tim masih menunggu beberapa dokumen yang kurang.
Dokumen itu diterima secara lengkap oleh tim MUI, Selasa (5/1/2021) melalui surat
elektronik.
Pada hari yang sama, tim juga merampungkan audit lapangan di Biofarma yang
nantinya akan memproduksi vaksin ini secara masal.
Tim kemudian melaporkan hasil audit tersebut kepada Komisi Fatwa MUI Pusat
untuk dilakukan kajian keagamaan menentukan kehalalan vaksin.
Hari ini Komisi Fatwa telah menentukan kehalalan dan kesucian vaksin ini.
Namun, fatwa utuh belum keluar karena masih menunggu aspek toyib atau
keamanan digunakan dari BPOM.
Bila BPOM sudah mengeluarkan izin, maka vaksin buatan Sinovac ini bisa
digunakan.
Vaksinasi mulai pekan depan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap masyarakat ikut program vaksinasi yang
akan dimulai pada pekan depan.
Ia mengatakan apabila ada masyarakat yang tidak mau divaksin Covid-19 maka
tidak hanya merugikan diri sendiri melainkan juga orang lain.
Hal itu disampaikan presiden kepada para pedagang mikro dalam acara
penyerahan Bantuan Model Kerja (BMK) di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa
Barat, Jumat, (8/1/2020).
"Karena kalau ada yang tidak mau divaksin itu tidak hanya merugikan dirinya
sendiri tetapi bisa merugikan orang lain," kata Presiden.
Menurut presiden proses vaksinasi Covid-19 layaknya imunisasi kepada anak-anak.
Ia akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19.
"Vaksinasi itu kayak imunisasi bayi anak-anak. kayak gitu aja," katanya.
Sebelumnya Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) Airlangga Hartarto mengingatkan bahwa vaksinasi Covid-19
hukumnya wajib.
Kewajiban itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1991.
