Page 22 - Hari Keamanan Pangan Sedunia 2021

penyelenggaraan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi di bidang obat
tradisional, kosmetik, dan pangan olahan bagi kumkm serta masyarakat.

Lebih lanjut, pendampingan bagi KUMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan
keamanan, khasiat atau manfaat, mutu obat tradisonal, kosmetik, dan pangan olahan,
pembentukan fasilitator keamanan obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan,
serta konsultasi layanan hukum dan kemudahan berusaha.

Ia menjelaskan, izin edar BPOM, merupakan salah satu tolok ukur masyarakat dalam
memilih produk untuk dikonsumsi, dimana ijin ini sangat dibutuhkan oleh UMKM dalam
pemasaran dan sebagai salah satu pengungkit daya saing produk baik lokal maupun
internasional. Menurutnya, sejak Januari hingga 12 Oktober 2020 lalu, BPOM telah
menerbitkan 13.299 Nomor Izin Edar (NIE) kepada pelaku usaha di seluruh Indonesia,
yaitu usaha mikro 429 (3%), usaha kecil 1.751 (13%), usaha menengah 5.870 (44%)
dan usaha besar 5.249 (40%).

“Dari data tersebut NIE pangan olahan didominasi oleh pelaku usaha menengah dan
besar,” ujarnya

MenkopUKM mengakui, tantangan terbesar dalam legalitas izin edar produk UMKM
saat ini, adalah biaya sertifikasi yang hanya mampu dijangkau oleh usaha menengah
dan besar. Sedangkan Usaha Mikro dan Kecil yang jumlahnya sekitar 64 juta masih
kesulitan dalam mengakses seritifikasi izin edar ini.

“Perlu pendampingan bagi usaha mikro dalam memperoleh NIE sebagai salah satu
upaya kami untuk mencapai target transformasi sektor informal ke formal,” tambah
Menteri Teten.

Kementerian Koperasi dan UKM juga berupaya untuk mendorong ekspor produk
UKM, dengan melakukan pendekatan yang terintegrasi agar UMKM dapat berdaya
saing dan berkompetisi, meliputi Sinergitas Digitalisasi KUMKM dengan melibatkan
Kementerian/Lembaga terkait, Pelatihan dan pendampingan standarisasi dan
sertifikasi produk.

“Tentu target ini lebih mudah dicapai melalui kolaborasi berbagai pihak. Termasuk
dengan BPOM melalui fasilitasi kemudahan perizinan bagi UMKM sebagai salah satu
implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, yang juga sejalan dengan upaya yang
dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam penciptaan iklim berusaha
yang mudah bagi UMKM,” kata Menteri Teten.