Page 25 - Hari Keamanan Pangan Sedunia 2021
P. 25

pembentukan  fasilitator  keamanan  obat  tradisional,  kosmetik,  dan  pangan  olahan,
               serta konsultasi layanan hukum dan kemudahan berusaha.

               Ia menjelaskan, izin edar BPOM, merupakan salah satu tolok ukur masyarakat dalam
               memilih produk untuk dikonsumsi, dimana ijin ini sangat dibutuhkan oleh UMKM dalam
               pemasaran dan sebagai salah satu pengungkit daya saing produk baik lokal maupun
               internasional. Menurutnya, sejak Januari hingga 12 Oktober 2020 lalu, BPOM telah
               menerbitkan 13.299 Nomor Izin Edar (NIE) kepada pelaku usaha di seluruh Indonesia,
               yaitu usaha mikro 429 (3%), usaha kecil 1.751 (13%), usaha menengah 5.870 (44%)
               dan usaha besar 5.249 (40%).

               “Dari data tersebut NIE pangan olahan didominasi oleh pelaku usaha menengah dan
               besar,” ujarnya
               MenkopUKM mengakui, tantangan terbesar dalam legalitas izin edar produk UMKM
               saat ini, adalah biaya sertifikasi yang hanya mampu dijangkau oleh usaha menengah
               dan besar. Sedangkan Usaha Mikro dan Kecil yang jumlahnya sekitar 64 juta masih
               kesulitan dalam mengakses seritifikasi izin edar ini.

               “Perlu pendampingan bagi usaha mikro dalam memperoleh NIE sebagai salah satu
               upaya kami untuk mencapai target transformasi sektor informal ke formal,” tambah
               Menteri Teten.

               Kementerian  Koperasi  dan  UKM  juga  berupaya  untuk  mendorong  ekspor  produk
               UKM, dengan melakukan pendekatan yang terintegrasi agar UMKM dapat berdaya
               saing dan berkompetisi, meliputi Sinergitas Digitalisasi KUMKM dengan melibatkan
               Kementerian/Lembaga  terkait,  Pelatihan  dan  pendampingan  standarisasi  dan
               sertifikasi produk.

               “Tentu target ini lebih mudah dicapai melalui kolaborasi berbagai pihak. Termasuk
               dengan BPOM melalui fasilitasi kemudahan perizinan bagi UMKM sebagai salah satu
               implementasi  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  yang  juga  sejalan  dengan  upaya  yang
               dilakukan  oleh  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  dalam  penciptaan  iklim  berusaha
               yang mudah bagi UMKM,” kata Menteri Teten.

               Sementara  itu,  Kepala  BPOM,  Penny  Lukito  menekankan  pentingnya  produksi
               pangan aman oleh UMKM untuk menjamin konsumsi pangan aman di masyarakat.
               Selain itu, BPOM memberi dukungan agar UMKM Go International.

               “BPOM  mendorong  UMKM  dapat  memasok  produk  pangan  yang  aman  serta
               berkontribusi  besar  dalam  perekonomian  nasional.  Keberpihakan  terhadap  UMKM
               diwujudkan dengan pemberian insentif dan kemudahan melalui berbagai kebijakan.
               Sejalan dengan tema Hari Keamanan Pangan Sedunia “Safe Food Now for a Healthy
               Tomorrow”  (Pangan  Aman  Sekarang  untuk  Kesehatan  Sepanjang  Masa),  maka
               Badan POM menekankan,” jelas Kepala Badan POM.

               Menurutnya,  program  Indonesian  Spice  Up  The  World  merupakan  salah  satu
               Rencana  Aksi  Strategi  Kuliner  Indonesia  yang  diinisiasi  Kementerian  Koordinasi
               Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk memperkenalkan olahan pangan Indonesia
               ke kancah dunia. Berdasarkan data Badan POM, saat ini terdapat 154 pelaku usaha
               yang memproduksi bumbu, terdiri atas 24% dari skala usaha besar (industri pangan)
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30