Page 53 - Peresmian UPT BPOM Baru

Keberadaan 76 UPT BPOM di 37 provinsi ini ditetapkan dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan
Makanan.

Lebih lanjut Penny K. Lukito menyampaikan bahwa sebagai lembaga penyelenggara urusan pemerintah
di bidang pengawasan obat dan makanan, keberadaan BPOM menjadi bentuk kehadiran pemerintah
dalam pembangunan bangsa.

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPOM menjamin ketersediaan obat dan makanan yang
aman, bermutu, dan berdaya saing bagi masyarakat melalui UPT yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia,” ungkapnya.

Peresmian 8 Balai POM dan 3 Loka POM diselenggarakan secara terpusat di Kabupaten Kediri, tepatnya
di Pendopo Panjalu Jayati, pada Selasa (24/10/2023) lalu. Peresmian, yang mencerminkan sinergi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat melalui obat dan makanan aman,
bermutu, dan berdaya saing, ini turut dihadiri oleh 10 (sepuluh) bupati/walikota lokasi kedudukan UPT
BPOM yang akan diresmikan.

Pada kesempatan ini Penny K. Lukito menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Kediri, Kota Payakumbuh, Kota Tasikmalaya, Kota Palopo, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Sumba
Timur, yang telah memberikan hibah tanah kepada BPOM. Ia juga menyampaikan terima kasih atas
komitmen dan dukungan pemerintah daerah terhadap BPOM.

“Komitmen dan dukungan ini merupakan hal esensial guna memastikan seluruh masyarakat aman dari
obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan,” ujar Kepala BPOM.

Selain peresmian UPT, pada hari yang sama BPOM juga menandatangani perpanjangan nota
kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM dengan Wirawati Catur Panca
(WCP) tentang pemberdayaan Wirawati Catur Panca di bidang obat dan makanan.

MoU yang meliputi pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), bimbingan teknis, serta
pembinaan dan pemberdayaan WCP untuk menjadi fasilitator, kader dan/atau duta obat dan makanan ini
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan
mutu obat dan makanan dalam rangka membangun keluarga sehat dan sejahtera.

Tak hanya itu, dalam kunjungan kerja di Kediri ini, Kepala BPOM juga menyerahkan 10 nomor izin edar
(NIE) dan sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) bertahap, cara produksi pangan
olahan yang baik (CPPOB) serta sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) kepada usaha
mikro kecil, dan menengah (UMKM) obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan.

Pada kesempatan rangkaian kegiatan peresmian, penandatanganan MoU, dan penyerahan NIE, undangan
maupun masyarakat sekitar Pendopo Panjalu Jayati dapat mengunjungi pameran yang khusus
diselenggarakan BPOM sebagai upaya mendorong pengembangan usaha UMKM di wilayah Kediri.