Page 257 - BPOM Pencapaian Kinerja
P. 257
BAB V STRATEGI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN WUJUDKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK
NOMENKLATUR UNIT ORGANISASI PERUBAHAN NOMENKLATUR
NO.
SEMULA UNIT ORGANISASI
1. Balai Besar POM di Banjarmasin Balai Besar POM di Banjarbaru
2. Loka POM di Kabupaten Dharmasraya Loka POM di Kabupaten Sijunjung
2. Restrukturisasi BPOM berdasarkan a. Kedudukan BPOM
Fungsi Penguatan kedudukan BPOM sebagai
lembaga pemerintah setingkat
Kelembagaan BPOM diatur dengan kementerian dengan persyaratan
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun mendapat arahan tertulis dari Presiden
2017 tentang BPOM yang telah berlaku sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor
selama 7 (tujuh) tahun sehingga perlu 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
direviu sesuai dengan perkembangan dengan Undang-Undang Nomor 61
hukum dan kebutuhan organisasi agar Tahun 2024. Hal ini mempertimbangkan
mampu mengantisipasi tantangan peran BPOM untuk mengoordinasikan
dan beradaptasi dengan dinamika pelaksanaan pengawasan obat dan
perubahan lingkungan eksternal makanan dengan instansi terkait
organisasi. Reviu Perpres Nomor 80 meliputi 1 Kementerian Koordinator,
Tahun 2017 melalui penataan organisasi 8 Kementerian, dan 38 Pemerintah
diperlukan untuk mewujudkan Daerah Provinsi dan 514 Pemerintah
organisasi BPOM yang tepat fungsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
tepat proses, dan tepat ukuran. sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2017 tentang Peningkatan Efektivitas
Pengawasan Obat dan Makanan serta
kontribusi BPOM pada multisektor
pembangunan yaitu sektor kesehatan,
sektor industri, dan sektor perdagangan.
218 PENCAPAIAN KINERJA 100 HARI | KEPALA BPOM TARUNA IKRAR
