Page 98 - BPOM Pencapaian Kinerja
P. 98

BAB I
                                                     IMPLEMENTASI DIREKTIF PRESIDEN



             Latar Belakang dan Tujuan FGD                       Langkah Strategis
             Peningkatan kasus penolakan ekspor produk           Untuk mengatasi penolakan produk pangan,
             pangan Indonesia dalam beberapa tahun               BPOM telah mengambil sejumlah langkah
             terakhir menjadi latar belakang pentingnya          strategis yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi
             diselenggarakan FGD ini. Berdasarkan data dari      juga proaktif, antara lain:
             Indonesia  Rapid Alert System for Food and Feed        a.  Penelusuran Root Cause. BPOM melakukan
             (INRASFF) dan berbagai lembaga internasional,              penelusuran langsung ke pelaku usaha
             tercatat ada 118 kasus penolakan ekspor pangan             untuk mengidentifikasi akar penyebab
             olahan Indonesia antara tahun 2021 hingga 2024.            penolakan dan memastikan bahwa
             Kasus-kasus ini disebabkan oleh berbagai faktor,           tindakan koreksi serta pencegahan dapat
             seperti tidak terpenuhinya standar keamanan                segera dilakukan.
             pangan internasional, kandungan bahan yang
             tidak sesuai, atau pencemaran bahan pangan.            b.  Penyusunan Pedoman Mitigasi Risiko.
             Melihat situasi ini, BPOM mengambil langkah                BPOM juga menyusun pedoman mitigasi
             proaktif dengan menyelenggarakan FGD untuk                 risiko untuk mengatasi isu-isu yang
             membahas solusi mitigasi dan pencegahan                    muncul yang belum diatur secara spesifik
             penolakan ekspor  pangan.  FGD ini  bertujuan              di Indonesia. Ini penting agar produk
             untuk:                                                     pangan Indonesia dapat bersaing secara
                 a.  Menyusun    langkah-langkah    mitigasi            global dengan memenuhi standar yang
                     risiko penolakan ekspor produk pangan              ditetapkan oleh otoritas internasional.
                     Indonesia.
                 b.  Memperkuat sinergi antara kementerian,         c.  Klarifikasi kepada Otoritas Ekspor. BPOM
                     lembaga, serta pelaku usaha, guna                  berkoordinasi dengan otoritas terkait di
                     menghadapi tantangan dan mencegah                  negara tujuan ekspor untuk memberikan
                     terjadinya penolakan.                              klarifikasi atas masalah yang muncul,
                 c.  Menyusun rencana aksi bersama yang                 sehingga dapat mengurangi potensi
                     melibatkan seluruh pihak terkait untuk             penolakan di masa depan.
                     mengoptimalkan pengawalan ekspor               d.  Koordinasi dengan Kementerian dan
                     pangan.                                            Lembaga  Terkait. Dalam forum-forum
                                                                        internasional seperti Codex, WTO-TBT, dan
                                                                        SPS, BPOM aktif menyampaikan usulan


                                                                                     59
                PENCAPAIAN KINERJA 100 HARI | KEPALA BPOM 2024 TARUNA IKRAR
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103