Page 103 - BPOM Pencapaian Kinerja
P. 103
BAB I IMPLEMENTASI DIREKTIF PRESIDEN
Terkait hal ini, upaya percepatan perizinan Uni Eropa, Inggris, Australia, Kanada, dan Jepang.
berlaku bagi seluruh pelaku usaha. Caranya Sejauh ini usaha percepatan sudah dilakukan
melalui penyederhanaan proses perizinan melalui pilot project 90 hari kerja untuk obat VEOZA
dengan mekanisme percepatan durasi (timeline) (Fezolinetant) dan ROJUSNA (Luspatercept).
penerbitan Izin Edar Obat Inovasi Obat Baru dan
Produk Biologi terhadap mekanisme reliance. Semua langkah ini ditujukan dan diharapkan
Mekanisme ini sebelumnya memakan waktu bisamemberi manfaat sebagai upaya mendukung
hingga 120 (seratus dua puluh) hari kerja akses dan ketersediaan obat inovatif kepada
dan dengan adanya percepatan perizinan ini masyarakat luas di Indonesia. Tujuan dan
dipangkas waktunya menjadi 90 hari. manfaat lain dari percepatan perizinan ini bisa
menjadi acuan bagi evaluator Badan POM dalam
Percepatan timeline penerbitan ini merujuk melakukan penilaian dan pengawalan obat
terhadap mekanisme evaluasi atau full assessment inovatif yang beredar di pasar.
report dari negara referensi, yakni Amerika Serikat,
B. Revitalisasi Tim Komnas Penilai Obat
Setelah ikhtiar mempercepat perizinan obat terhadap hasil evaluasi khasiat dan keamanan
inovasi, langkah lain yang dianggap perlu oleh serta memberikan rekomendasi keputusan
BPOM dalam meningkatkan akses obat inovatif kepada Kepala BPOM.
di Indonesia adalah melakukan optimalisasi
efektivitas evaluasi khasiat serta keamanan Di sini, dilibatkan juga peran akademisi. Kehadiran
obat. Langkah ini ditandai dengan melakukan akademisi ini diharapkan bisa memberikan upaya
revitalisasi terhadap keanggotaan tim Komite memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
Nasional (Komnas) Penilai Obat. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan
obat yang berkhasiat, aman, dan bermutu
Di tim ini, Kepala BPOM ditempatkan sebagai untuk masyarakat. Kehadiran para akademisi ini
Ketua Tim Komnas Penilai Obat. Lalu terdapat utamanya bisa berperan aktif dalam pengawasan
juga Komite Nasional Penilai Obat (Komnas Penilai pre-market obat. Semua usaha ini sejalan dengan
Obat) yang bertugas melakukan pembahasan regulasi, yaitu Peraturan Badan POM No. 15 Tahun
64 PENCAPAIAN KINERJA 100 HARI | KEPALA BPOM 2024 TARUNA IKRAR
