Page 116 - Pengawalan Badan POM dalam Penyediaan Vaksin COVID-19

Judul : Dalam Kondisi Darurat, Vaksin Covid-19 Boleh Digunakan
Walau Tidak Halal

Nama Media : tribunnews.com
Tanggal : 18 Oktober 2020

Halaman/URL : https://manado.tribunnews.com/2020/10/17/dalam-kondisi-darurat-
vaksin-covid-19-boleh-digunakan-walau-tidak-halal

Tipe Media : Online

Program vaksinasi akan dimulai
November-Desember 2020 dengan
menyasar kelompok prioritas, seperti
tenaga kesehatan dan hingga aparat TNI-
Polri.

Terkait pengadaan vaksin dan
pelaksanaan vaksin dalam
rangka penanggulangan Pandemi Covid-
19, Presiden Joko Widodo sendiri telah mengeluarkan Perpres Nomor 18/2020.
Perpres tersebut diteken pada 5 Oktober lalu. Di dalamnya pemerintah telah
mengatur pengadaan hingga distribusi vaksin Covid-19.

Proses pengadaan vaksin itu bakal dilakukan oleh BUMN PT Bio Farma (Persero).
Sementara jenis dan jumlah pengadaan vaksin Covid-19 ditetapkan lebih lanjut oleh
Menteri Kesehatan.

Meski Perpres soal vaksinasi sudah dikeluarkan, beberapa kalangan masih
mempertanyakan kehalalan vaksin corona yang coba didatangkan pemerintah dari
China, Uni Emirat Arab, hingga Inggris itu.

Hingga saat ini belum ada jaminan vaksin yang akan didatangkan dari berbagai
negara itu aman dan halal digunakan, terutama bagi masyarakat Indonesia yang
beragama Islam.
Menanggapi masalah kehalalan vaksin itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan,
vaksin Covid-19 yang tidak halal tetap dapat digunakan dalam keadaan darurat,
selama vaksin yang halal belum ditemukan.

"Andaikata itu ternyata belum ada yang halal, tapi kalau tidak digunakan akan
menimbulkan kebahayaan, menimbulkan penyakit berkepanjangan, maka bisa
digunakan walau tidak halal," kata Ma'ruf dalam dialog bersama juru bicara Covid-
19, dr Reisa Broto Asmoro, Jumat (16/10/2020).
Meski demikian, kata dia, penggunaan vaksin Covid-19 yang tidak halal itu tetap
harus berdasarkan ketetapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Ma'ruf, kondisi darurat tetap harus diberikan oleh MUI selaku lembaga yang
memiliki otoritas penerbitan sertifikasi halal.