Page 127 - Pengawalan Badan POM dalam Penyediaan Vaksin COVID-19
P. 127

Judul                 : Pemerintah Libatkan MUI Pastikan Kehalalan Vaksin COVID-19

               Nama Media            : beritasumut.com

               Tanggal               : 18 Oktober 2020

               Halaman/URL           : https://beritasumut.com/kesehatan/Pemerintah-Libatkan-MUI-
                                     Pastikan-Kehalalan-Vaksin-COVID-19

               Tipe Media            : Online



                                                            Pemerintah  terus  melakukan  langkah-
                                                            langkah  persiapan  untuk  pelaksanaan
                                                            penyuntikan  vaksin  COVID-19  kepada
                                                            masyarakat.  Selain  vaksin  Merah  Putih
                                                            yang    dikembangkan      oleh    periset   di
                                                            Indonesia, pengadaan vaksin juga dilakukan
                                                            melalui kerja sama dengan negara lain.

               Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menjelaskan pemerintah telah melibatkan Majelis
               Ulama Indonesia (MUI) sejak awal pandemi ini. Fatwa MUI banyak menjadi acuan, mulai
               dari mengenai ibadah salat Jumat, salat Idulfitri, salat Iduladha, pembayaran zakat yang
               dapat dipergunakan untuk penanggulangan pandemi, tata cara beribadah bagi tenaga
               medis yang menggunakan baju hazmat, serta pemulasaran jenazah.

               “Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan
               vaksin,  kemudian  pertimbangan  kehalalan  vaksin,  audit  di  pabrik  vaksin  termasuk
               kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Kemudian juga terus
               menyosialisasikan      ke     masyarakat      dalam     rangka     vaksinasi,”    ujarnya.

               Wapres  menekankan  bahwa  vaksin  yang  akan  diberikan  ke  masyarakat  harus
               mengantongi  sertifikat  halal  dari  lembaga  yang  memiliki  otoritas,  dalam  hal  ini  MUI.
               “Tetapi  kalau  tidak  halal,  namun  tidak  ada  solusi  selain  vaksin  tersebut,  maka  dalam
               situasi  darurat  bisa  digunakan  dengan  penetapan  yang  dikeluarkan  Majelis  Ulama
               Indonesia,” tegasnya.

               Perusahaan  pembuat  vaksin  Sinopharm  dari  Uni  Emirat  Arab  serta  Sinovac  dan
               CanSino  dari  RRT  telah  menyampaikan  komitmennya  untuk  memasok  vaksin  ke
               Indonesia. Dilansir dari laman maritim.go.id, tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM,
               Kementerian Kesehatan, MUI, dan Bio Farma, Rabu (14/10/2020), bertolak ke Tiongkok
               untuk  melihat  kualitas  fasilitas  produksi  dan  kehalalan  vaksin  Sinovac  dan  CanSino.
               Sementara data untuk vaksin G42/Sinopharm yang diproduksi di Uni Emirat Arab akan
               diambil dari data uji klinis di negara tersebut.

               Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan MUI dilibatkan dalam proses
               pengujian  data  untuk  menjamin  kehalalan  vaksin  Sinovac  dan  CanSino,  begitu  juga
               dengan  vaksin  G42/Sinopharm.  “MUI-nya  Abu  Dhabi  (Uni  Emirat  Arab)  sudah
               menyatakan no issue dengan kehalalan vaksin G42,” ucapnya.
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132