Page 128 - Pengawalan Badan POM dalam Penyediaan Vaksin COVID-19
P. 128

Judul                 : Pemerintah Libatkan MUI Pastikan Kehalalan Vaksin COVID-19

               Nama Media            : detak.co

               Tanggal               : 18 Oktober 2020

               Halaman/URL           : https://detak.co/detail/berita/pemerintah-libatkan-mui-pastikan-
                                     kehalalan-vaksin-covid19

               Tipe Media            : Online



                                                            Pemerintah  terus  melakukan  langkah-
                                                            langkah  persiapan  untuk  pelaksanaan
                                                            penyuntikan  vaksin  COVID-19  kepada
                                                            masyarakat.  Selain  vaksin  Merah  Putih
                                                            yang  dikembangkan  oleh  periset  di
                                                            Indonesia,     pengadaan       vaksin    juga
                                                            dilakukan  melalui  kerja  sama  dengan
               negara lain.

               Wakil  Presiden  (Wapres)  Ma’ruf  Amin  menjelaskan  pemerintah  telah  melibatkan
               Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak awal pandemi ini.
               Fatwa MUI banyak menjadi acuan, mulai dari mengenai ibadah salat Jumat, salat
               Idulfitri,  salat  Iduladha,  pembayaran  zakat  yang  dapat  dipergunakan  untuk
               penanggulangan  pandemi,  tata  cara  beribadah  bagi  tenaga  medis  yang
               menggunakan baju hazmat, serta pemulasaran jenazah.

               “Untuk  vaksin,  saya  sudah  minta  (MUI)  dilibatkan  dari  mulai  perencanaan,
               pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin
               termasuk  kunjungan  ke  fasilitas  vaksin  di  RRT  (Republik  Rakyat  Tiongkok).
               Kemudian  juga  terus  menyosialisasikan  ke  masyarakat  dalam  rangka  vaksinasi,”
               ujarnya.

               Wapres  menekankan  bahwa  vaksin  yang  akan  diberikan  ke  masyarakat  harus
               mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini MUI.

               “Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam
               situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama
               Indonesia,” tegasnya.

               Perusahaan  pembuat  vaksin  Sinopharm  dari  Uni  Emirat  Arab  serta  Sinovac  dan
               CanSino  dari  RRT  telah  menyampaikan  komitmennya  untuk  memasok  vaksin  ke
               Indonesia.

               Dilansir  dari  laman  maritim.go.id,  tim  inspeksi  yang  terdiri  dari  unsur  BPOM,
               Kementerian Kesehatan, MUI, dan Bio Farma, Rabu (14/10), bertolak ke Tiongkok
               untuk melihat kualitas fasilitas produksi dan kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino.

               Sementara  data  untuk  vaksin  G42/Sinopharm  yang  diproduksi  di  Uni  Emirat  Arab
               akan diambil dari data uji klinis di negara tersebut.
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133