Page 131 - Pengawalan Badan POM dalam Penyediaan Vaksin COVID-19
P. 131
Judul : Pemerintah harus Libatkan MUI untuk Cek Kehalalan Vaksin Covid-19
Nama Media : harianhaluan.com
Tanggal : 18 Oktober 2020
Halaman/URL : https://harianhaluan.com/news/detail/110458/pemerintah-harus-
libatkan-mui-untuk-cek-kehalalan-vaksin-covid19
Tipe Media : Online
Pemerintah terus melakukan langkah-
langkah persiapan untuk pelaksanaan
penyuntikan vaksin Covid-19 kepada
masyarakat. Selain vaksin Merah Putih
yang dikembangkan oleh periset di
Indonesia, pengadaan vaksin juga
dilakukan melalui kerja sama dengan
negara lain. Wakil Presiden (Wapres)
Ma’ruf Amin menjelaskan pemerintah telah
melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak awal pandemi ini.
Fatwa MUI banyak menjadi acuan, mulai dari mengenai ibadah salat Jumat, salat
Idulfitri, salat Iduladha, pembayaran zakat yang dapat dipergunakan untuk
penanggulangan pandemi, tata cara beribadah bagi tenaga medis yang
menggunakan baju hazmat, serta pemulasaran jenazah.
“Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan,
pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin
termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat Tiongkok).
Kemudian juga terus menyosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi,”
ujarnya.
Wapres menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus
mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini MUI.
“Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam
situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama
Indonesia,” tegasnya.
