Page 136 - Pengawalan Badan POM dalam Penyediaan Vaksin COVID-19
P. 136

Judul                 : Pemerintah Libatkan MUI Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19

               Nama Media            : solotrust.com

               Tanggal               : 18 Oktober 2020

               Halaman/URL           : https://www.solotrust.com/read/32444/Pemerintah-Libatkan-MUI-
                                     Pastikan-Kehalalan-Vaksin-Covid-19

               Tipe Media            : Online



                                                             Pemerintah  terus  melakukan  langkah-
                                                             langkah  persiapan  untuk  pelaksanaan
                                                             penyuntikan  vaksin  Covid-19  kepada
                                                             masyarakat.  Selain  vaksin  Merah  Putih
                                                             dikembangkan  periset  di  Indonesia,
                                                             pengadaan vaksin juga dilakukan melalui
                                                             kerja sama dengan negara lain.

                                                             Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin,
               menjelaskan pemerintah telah melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak awal
               pandemi.  Fatwa  MUI  banyak  menjadi  acuan,  mulai  dari  ibadah  salat  Jumat,  salat
               Idulfitri,  salat  Iduladha,  pembayaran  zakat  yang  dapat  dipergunakan  untuk
               penanggulangan  pandemi,  tata  cara  beribadah  bagi  tenaga  medis  yang
               menggunakan baju hazmat, serta pemulasaran jenazah.

                “Untuk  vaksin,  saya  sudah  minta  (MUI)  dilibatkan  dari  mulai  perencanaan,
               pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin,
               termasuk  kunjungan  ke  fasilitas  vaksin  di  RRT  (Republik  Rakyat  Tiongkok).
               Kemudian  juga  terus  menyosialisasikan  ke  masyarakat  dalam  rangka  vaksinasi,”
               ungkapnya,  dilansir  dari  laman  resmi  Sekretariat  Kabinet  RI, setkab.go.id,  Sabtu
               (17/10/2020).

               Wapres menekankan vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus mengantongi
               sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas dalam hal ini MUI.
               “Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam
               situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama
               Indonesia,” imbuhnya.

               Perusahaan  pembuat  vaksin  Sinopharm  dari  Uni  Emirat  Arab  serta  Sinovac  dan
               CanSino  dari  RRT  telah  menyampaikan  komitmennya  untuk  memasok  vaksin  ke
               Indonesia.  Dilansir  dari  laman maritim.go.id,  tim  inspeksi  terdiri  atas  unsur  Badan
               Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM),  Kementerian  Kesehatan,  MUI,  dan  Bio
               Farma,  Rabu  (14/10/2020),  bertolak  ke  Tiongkok  untuk  melihat  kualitas  fasilitas
               produksi dan kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino. Sementara data untuk vaksin
               G42/Sinopharm produksi Uni Emirat Arab akan diambil dari data uji klinis di negara
               itu.
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141