Page 134 - Pengawalan Badan POM dalam Penyediaan Vaksin COVID-19

Judul : Terkait Pengadaan Vaksin COVID-19, Pemerintah Libatkan MUI

Nama Media : klikpositif.com

Tanggal : 18 Oktober 2020

Halaman/URL : https://news.klikpositif.com/baca/78790/terkait-pengadaan-vaksin-
covid-19-pemerintah-libatkan-mui.html

Tipe Media : Online

Pemerintah terus melakukan langkah-
langkah persiapan untuk pelaksanaan
penyuntikan vaksin COVID-19 kepada
masyarakat. Selain vaksin Merah Putih
yang dikembangkan oleh periset di
Indonesia, pengadaan vaksin juga
dilakukan melalui kerja sama dengan
negara lain.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjelaskan pemerintah telah melibatkan
Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pertimbangan kehalalan, serta audit vaksin COVID-19.

"Untuk vaksin , saya sudah minta ( MUI ) dilibatkan dari mulai perencanaan,
pengadaan vaksin , kemudian pertimbangan kehalalan vaksin , audit di
pabrik vaksin termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat
Tiongkok). Kemudian juga terus menyosialisasikan ke masyarakat dalam rangka
vaksinasi," ujarnya.
Wapres menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus
mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini MUI .

Dilansir dari laman maritim.go.id, tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM,
Kementerian Kesehatan, MUI , dan Bio Farma, Rabu (14/10), bertolak ke Tiongkok
untuk melihat kualitas fasilitas produksi dan kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino.

Sementara data untuk vaksin G42/Sinopharm yang diproduksi di Uni Emirat Arab
akan diambil dari data uji klinis di negara tersebut.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan MUI dilibatkan dalam
proses pengujian data untuk menjamin kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino,
begitu juga dengan vaksin G42/Sinopharm. " MUI -nya Abu Dhabi (Uni Emirat Arab)
sudah menyatakan no issue dengan kehalalan vaksin G42" ucapnya.