Page 46 - Pengawalan Badan POM dalam Penyediaan Vaksin COVID-19
P. 46
Judul : Badan POM Inspeksi ke Tiga Produsen Vaksin Covid-19
Nama Media : beritasatu.com
Tanggal : 17 Oktober 2020
Halaman/URL : https://www.beritasatu.com/dwi-argo-
santosa/kesehatan/687887/badan-pom-inspeksi-ke-tiga-
produsen-vaksin-covid19
Tipe Media : Online
Tim dari Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Badan POM) terbang ke
Tiongok untuk melakukan inspeksi
terhadap tiga produsen vaksin Covid-19.
Direkut Registrasi Obat Lucia Rizka
Andalusia mengatakan, tim inspektur
Badan POM melakukan inspeksi ke tiga
sarana produksi yang ada di Tiongkok
yakni yaitu Sinovac, Sinofarm, dan
Cansino. Inspeksi untuk memastikan mutu vaksin, mulai pengamatan terhadap
kepatuhan industri maupun dalam memproduksi vaksin sesuai persyaratan Cara
Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
“Tim Badan POM bersama dengan tim dari Kementerian Kesehatan, serta LP POM
MUI, dan dari PT Bio Farma sebagai produsen yang mengimpor vaksin tersebut,”
kata Lucia dalam jumpa pers virtual, Kamis (15/10/2020).
Dikatakan, Badan POM mengawal khasiat, keamanan, dan mutu vaksin Covid-19,
mulai dari uji klinik, proses produksi, hingga peredarannya nanti di masyarakat.
Bentuk pengawalan khasiat dan mutu vaksin Covid-19 adalah dengan melakukan
inspeksi cara pembuatan obat dan vaksin yang baik atau good manufacturing
practice (GMP) inspection di fasilitas produksi vaksin.
Seperti diberitakan, pemerintah melakukan finalisasi dengan beberapa penyuplai
vaksin, salah satunya Sinovac. Untuk Sinovac telah terjadwal pengadaan 143 juta
dosis vaksin bekerja sama dengan PT Bio Farma.
Kemudian Sinofarm akan mengadakan vaksin sekitar 15 juta dosis, Cansino
menjanjikan 100.000 dosis vaksin pada akhir Desember 2020 dan 15 juta dosis di
tahun 2021.
Pemerintah juga telah menyiapkan sasaran penerima vaksin pada tahap awal, yakni
bagi garda terdepan penanganan Covid-19 sekitar 3,4 juta di antaranya paramedis,
TNI, Polri, aparat hukum dan pelayanan publik.
Berikutnya ada 11 juta orang untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, daerah,
kecamatan, dan RT/RW. Lalu 4,3 juta orang untuk tokoh pendidikan, tenaga
pendidik. Kemudian, 2,3 juta orang untuk aparatur negara dan 86 juta bagi penerima
