Page 7 - flipbook ibuk 1_Neat

4. Pemerintah, dalam hal ini ada beberapa pihak yang berkepentingan yaitu:

a. Kantor Pelayanan Pajak, dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan pajak
penghasilan suatu perusahaan.

b. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) juga berkepentingan untuk
pengawasan terhadap perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat.

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, berkepentingan untuk pengumpulan

data statistik.
5. Karyawan, berkepentingan mengetahui laporan keuangan untuk mengetahui

kemampuan perusahaan dalam memberikan upah, bonus dan jaminan kerja, selain juga
untuk mengetahui keberlangsungan pekerjaan di perusahaan tersebut pada masa yang

akan datang.

6. Masyarakat, dimana dalam hal ini membantu masyarakat untuk mengetahui
perkembangan terkini perusahaan, yang dapat digunakan untuk data penelitian, atau

informasi untuk menentukan investasi surat berharga.
7. Pelanggan, untuk menilai keberlangsungan hidup entitas.

8. Karyawan, untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan dan yang
berkaitan dengan pemberian kesejahteraan karyawan.

1.4. Prinsip Akuntansi
Prinsip dasar akuntansi ini merupakan acuan yang dipakai dalam melalui proses

penyusunan laporan keuangan sehingga bisa dipahami oleh semua pihak. Prinsip akuntansi
di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu organisasi yang membuat

kebijakan dan peraturan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Prinsip dasar akuntansi yang

diapakai adalah sebagai berikut (Hantono & Rahmi, n.d.):
1. Prinsip Entitas Ekonomi (Economic Entity Principle), yang menganggap bahwa

perusahaan merupakan kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dari entitas
ekonomi yang lain bahkan dengan pemilik perusahaan. Maka pencatatan yang

berkaitan dengan kekayaan dan kewajiban perusahaan dicatat terpisah dari milik

pribadi pemilik perusahaan.
2. Prinsip Periode Akuntansi (Period Principle), dimana pelaporan keuangan

dilaksanakan dalam periode waktu tertentu.
3. Prinsip Biaya Historis (Historical Cost Principle), yang mengatur bahwa setiap barang

dan jasa yang diperoleh dicatat berdasarkan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk
mendapatkan barang atau jasa tersebut.